Cikadu.id – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap kepada korban bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Penyerahan 120 huntap ini dilakukan di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, pada Jumat, 27 Maret 2026.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, hadir langsung menyerahkan kunci hunian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Langkah percepatan pemulihan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumut ke keadaan normal.
Yang menarik, penyerahan hunian tetap terjadi lebih awal dari jadwal resmi. Fase rehabilitasi dan rekonstruksi sebenarnya baru dimulai pada 1 April 2026. Namun pemerintah memilih mempercepat proses ini untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada para penyintas.
Kolaborasi Cepat Membangun 120 Huntap
Menteri Tito menekankan bahwa penyediaan hunian merupakan hasil kolaborasi yang sangat cepat antara pemerintah dan pihak nonpemerintah. “Ini termasuk gotong royong tercepat, paling cepat,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Maret 2026.
Hunian tetap ini diperuntukkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah kategori berat akibat bencana. Dalam pembangunannya, pemerintah menerapkan skema komunal dengan dukungan penuh dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
Yayasan Buddha Tzu Chi berkomitmen membangun total 2.603 unit hunian tetap yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sinergi ini memastikan seluruh penyintas bencana di wilayah Sumatra segera mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak.
Dua Skema Utama Penyediaan Hunian Tetap
Menteri Tito menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan dua skema utama dalam penyediaan hunian bagi penyintas. Pertama, skema in-situ memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk membangun kembali rumah mereka secara mandiri di lokasi yang dinilai aman.
Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah memberikan dukungan dana sebesar Rp60 juta untuk setiap rumah yang masyarakat bangun secara mandiri. Dana bantuan tersebut pemerintah cairkan secara bertahap dalam dua kali termin pembangunan kepada pemilik rumah.
Meski begitu, warga juga memiliki pilihan untuk menyerahkan seluruh proses pembangunan fisik hunian tetap kepada BNPB. Opsi ini tersedia bagi warga yang lebih memilih menerima bangunan jadi di lokasi asal mereka yang sudah terverifikasi.
Skema kedua adalah skema komunal, yang memusatkan pembangunan rumah dalam satu kawasan terpadu di atas lahan milik pemerintah daerah. Pemerintah atau kementerian mengelola pembangunannya secara langsung, atau melalui skema kerja sama dengan lembaga lain serta pihak swasta.
Peran Data Akurat dalam Mempercepat Bantuan
Kecepatan pembangunan 120 huntap di Tapsel mendapat apresiasi khusus dari Menteri Tito karena kelengkapan data yang Pemerintah Kabupaten sediakan. Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, menunjukkan kegesitan dalam menghimpun data rinci mengenai kerusakan rumah warga beserta alamat lengkapnya.
Keakuratan data tersebut memudahkan pemerintah pusat dalam memverifikasi dan menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. “Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan,” ujar Tito.
Berkat data yang valid, penyintas bencana di wilayah ini telah menerima Jaminan Hidup (Jadup) serta Dana Tunggu Hunian (DTH) secara tepat sasaran. Tidak hanya itu, bantuan berupa Bantuan Isian Hunian (BIH) dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) juga pemerintah salurkan dengan baik.
Pemerintah berharap pola pelaporan data yang cepat dan akurat ini dapat kepala daerah lain contoh, khususnya mereka yang wilayahnya terkena dampak bencana. Kecepatan pengiriman data dari daerah sangat menentukan durasi verifikasi lapangan yang Badan Pusat Statistik (BPS) lakukan.
Efisiensi birokrasi ini menjadi kunci utama agar instansi terkait dapat segera mengeksekusi program bantuan di lapangan. “Makin cepat, maka BNPB bisa bergerak. Menteri PKP juga segera akan bergerak,” imbuh Tito.
Pemilihan Lokasi Strategis untuk Pemulihan Ekonomi
Menteri PKP, Maruarar Sirait, turut memuji ketepatan pemilihan lokasi hunian tetap yang dinilai sangat strategis bagi keberlangsungan hidup warga. Ia menekankan pentingnya membangun hunian yang dekat dengan fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit.
Pemilihan lokasi yang terintegrasi ini memungkinkan percepatan pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial para penyintas di lingkungan baru. “Lokasi ini tepat sekali, Pak Gus Irawan Pasaribu yang memilih. Ekosistem lokasinya bagus sekali,” kata Maruarar.
Konsep pembangunan yang berorientasi pada kemudahan akses masyarakat ini sejalan dengan arahan Presiden dalam menangani dampak bencana nasional. “Ini sudah sesuai arahan Presiden. Pak Prabowo bilang dalam mengambil keputusan harus mempermudah rakyat,” tandas Maruarar.
Momentum Pemulihan Pascabencana Sumatra 2026
Penyerahan 120 huntap di Tapanuli Selatan menandai langkah konkret pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Meski fase rehabilitasi dan rekonstruksi resmi baru dimulai 1 April 2026, pemerintah telah membuktikan diri mampu bekerja lebih cepat dari jadwal.
Dengan adanya dukungan dari organisasi nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, proses pemulihan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata. Kolaborasi ini memungkinkan pembangunan 2.603 unit hunian tetap di tiga provinsi secara simultan.
Pada akhirnya, kesuksesan pemulihan di Tapsel ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga, kelengkapan data, dan lokasi yang strategis menjadi tiga pilar utama mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana. Pemerintah berharap momentum ini terus berlanjut di daerah-daerah lain yang terdampak bencana di Sumatra.
