Cikadu.id – Komisi III DPR RI menegaskan putusan bebas Amsal Christy Sitepu bersifat final dan tidak dapat dilawan melalui upaya hukum banding maupun kasasi. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pernyataan ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2 April 2026).
Penegasan tersebut merujuk pada ketentuan KUHAP baru yang mengatur bahwa putusan bebas memiliki kekuatan hukum tetap. Perkara dengan nomor register 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn ini melibatkan Kejaksaan Negeri Karo sebagai penuntut umum.
Habiburokhman menjelaskan bahwa semangat KUHAP baru memberikan kepastian hukum bagi terdakwa yang memperoleh putusan bebas. Artinya, jaksa penuntut umum tidak memiliki ruang untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan tersebut.
DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Kejaksaan Negeri Karo
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan melakukan evaluasi komprehensif terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo. Evaluasi ini secara khusus menyasar kinerja tim jaksa yang menangani perkara Amsal Christy Sitepu.
Permintaan evaluasi ini bukan tanpa alasan. Komisi III menilai perlu ada kajian mendalam terhadap proses penanganan perkara dari awal hingga putusan dijatuhkan.
Selain itu, DPR juga meminta laporan hasil evaluasi tersebut dalam waktu satu bulan. Laporan harus Kejaksaan sampaikan secara tertulis kepada Komisi III DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Evaluasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari proses penyidikan, penyusunan dakwaan, hingga strategi penuntutan yang tim jaksa jalankan. Dengan begitu, akan terlihat apakah ada kelemahan dalam penanganan perkara ini.
Pengusutan Dugaan Intimidasi Terhadap Amsal Sitepu
Komisi III DPR RI juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi yang Amsal Christy Sitepu alami. Dugaan intimidasi ini melibatkan tiga pejabat Kejaksaan Negeri Karo.
Pihak-pihak yang diduga melakukan intimidasi adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Reinhard Harve Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Dona Martinus Sebayang. Ketiga nama ini harus menjalani pemeriksaan menyeluruh.
Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan mengenai dugaan intimidasi tersebut. Meski begitu, DPR tetap meminta kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi independen.
Intimidasi terhadap terdakwa atau pihak yang terlibat dalam proses hukum merupakan pelanggaran serius. Oleh karena itu, pengusutan ini menjadi prioritas untuk menjaga integritas sistem peradilan.
Putusan Bebas Sesuai Semangat KUHAP Baru
KUHAP baru membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu poin pentingnya adalah perlindungan terhadap terdakwa yang memperoleh putusan bebas.
Ketentuan ini bertujuan melindungi hak asasi terdakwa dari proses hukum yang berlarut-larut. Faktanya, sebelum KUHAP baru, jaksa masih bisa mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan bebas.
Akan tetapi, kini putusan bebas langsung memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mencegah terdakwa terus berada dalam ketidakpastian status hukumnya.
Lebih dari itu, ketentuan ini juga mendorong jaksa untuk lebih cermat dalam menyusun dakwaan dan strategi penuntutan. Dengan demikian, kualitas penanganan perkara pidana diharapkan meningkat.
Konteks Perkara Tindak Pidana Korupsi
Perkara yang melibatkan Amsal Christy Sitepu ini merupakan kasus tindak pidana korupsi yang Kejaksaan Negeri Karo tangani. Nomor register perkara 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn menunjukkan ini adalah perkara khusus tindak pidana korupsi.
Proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Medan dengan majelis hakim yang memeriksa seluruh bukti dan saksi yang jaksa hadirkan. Namun, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk membebaskan terdakwa.
Putusan bebas ini tentu mengejutkan berbagai pihak, terutama tim jaksa penuntut umum. Alhasil, muncul berbagai reaksi dan spekulasi terkait putusan tersebut.
Meski begitu, putusan hakim harus semua pihak hormati sebagai bagian dari proses hukum yang adil. Ternyata, bukti-bukti yang jaksa ajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Implikasi Putusan Terhadap Sistem Peradilan
Putusan bebas Amsal Sitepu dan penegasan DPR membawa implikasi penting bagi sistem peradilan Indonesia. Pertama, ini menjadi contoh konkret penerapan KUHAP baru yang melindungi hak terdakwa.
Kedua, kasus ini mendorong evaluasi internal di tubuh kejaksaan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara. Jangan sampai kasus serupa terulang karena kelemahan dalam penyusunan dakwaan atau strategi penuntutan.
Selanjutnya, dugaan intimidasi yang harus pihak berwenang usut menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak dalam sistem peradilan. Intinya, setiap tahapan proses hukum harus pihak terkait jalankan dengan profesional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Komisi III DPR RI akan terus memantau perkembangan evaluasi Kejaksaan Negeri Karo dan proses pengusutan dugaan intimidasi. Singkatnya, pengawasan parlemen terhadap kinerja lembaga penegak hukum menjadi kunci menjaga akuntabilitas sistem peradilan Indonesia.
