Cikadu.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membongkar praktik deep state yang mengakar di internal kementerian yang dipimpinnya. Pengakuan mengejutkan ini keluar pada Selasa (31/3/2026) dalam wawancara eksklusif dengan SCTV, di mana sang menteri mengonfirmasi langsung pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang keberadaan jaringan kekuasaan tersembunyi di tubuh birokrasi.
Kementerian PU, sebagai salah satu instansi dengan alokasi anggaran jumbo, menjadi lahan basah yang memancing para pejabat melakukan tindak ilegal. Praktik ini melibatkan pejabat tinggi hingga level direktorat jenderal yang seolah kebal hukum.
“Terus terang, saya hanya mau mengkonfirmasikan apa yang dikatakan pak Presiden Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar. Deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU. Kemarin teman media mengatakan kementerian yang basah, ini buktinya,” tegas Menteri PU dalam keterangannya.
Skandal Dana Rp 300 Juta untuk Kerabat yang Belum Meninggal
Dody lantas membongkar kejanggalan yang terjadi di sekitarnya dengan contoh konkret yang mencengangkan. Ia menemukan adanya pengumpulan dana senilai Rp 300 juta pada tahun 2022, yang peruntukannya untuk kerabat pejabat yang baru meninggal dunia tiga tahun kemudian pada 2025.
“Jadi banyak teman-teman saya yang melebihi malaikat Izroil. Dia udah tahu kok, dia mengumpulkan dana 2022 untuk yang meninggal di 2025. Dan itu oleh yang melakukan audit dianggap biasa, bukan masalah besar,” ungkap Dody dengan nada sarkastik.
Faktanya, kasus ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan deep state dalam melindungi anggotanya. Auditor internal justru menganggap anomali waktu tiga tahun ini sebagai hal yang wajar dan bukan masalah besar. Sikap permisif auditor ini mengindikasikan adanya kolusi sistemik yang melibatkan fungsi pengawasan.
Laporan Audit PowerPoint yang Mencurigakan
Menteri PU tidak dapat membendung kegeramannya saat menerima laporan dugaan penyimpangan anggaran di kementerian yang dipimpinnya. Sang menteri mencium keanehan lantaran laporan dalam bentuk PowerPoint itu hanya berisi 2-3 lembar saja untuk audit kementerian dengan anggaran triliunan rupiah.
“Kok saya merasa enggak nyaman baca power point-nya itu. Ada sedikit yang menggelitik saya, yang kemudian saya minta lengkapnya,” ungkap Dody.
Minimnya jumlah slide dalam laporan audit menjadi red flag bagi menteri yang baru menjabat. Oleh karena itu, ia langsung meminta versi lengkap dari laporan tersebut untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik ringkasan singkat yang disajikan.
Temuan Mengejutkan dalam Laporan Lengkap
Setelah menggali lebih dalam, Menteri Dody menemukan banyak keanehan dalam laporan audit lengkap yang dimintanya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah hasil audit yang seolah-olah membersihkan semua dugaan pelanggaran yang ada.
“Menurut saya pribadi sih banyak keanehan. Jadi boleh dibilang, yang diomongin dari awal tuh hampir semua enggak terbukti. Enggak ada perzinahan, perselingkuhan, walaupun buktinya ada. Pokoknya hampir semua enggak ada, apalagi ngomongin tipikor,” tegasnya dengan penuh penekanan.
Menariknya, meskipun bukti-bukti dugaan pelanggaran tersedia, laporan audit justru menyimpulkan tidak ada pelanggaran yang signifikan. Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa deep state beroperasi hingga ke level auditor internal yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan.
Deep State di Kementerian dengan Anggaran Jumbo
Pengakuan Menteri PU ini mengonfirmasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang keberadaan deep state di berbagai kementerian. Akan tetapi, PU menjadi salah satu yang paling rentan karena besarnya alokasi anggaran yang dikelola.
Kementerian PU mengelola anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur nasional. Besarnya anggaran ini menciptakan “lahan basah” yang menggiurkan bagi oknum-oknum yang ingin memperkaya diri.
Fenomena deep state di kementerian dengan anggaran besar bukan hal baru dalam birokrasi Indonesia. Namun, pengakuan terbuka dari seorang menteri tentang praktik ini di kementerian yang dipimpinnya sendiri menjadi langkah berani yang jarang terjadi.
Jaringan Kekuasaan yang Sulit Ditembus
Deep state merujuk pada jaringan kekuasaan tersembunyi di dalam birokrasi yang beroperasi di luar kontrol pemerintahan resmi. Jaringan ini biasanya melibatkan pejabat senior yang sudah lama berkuasa dan memiliki pengaruh kuat hingga ke berbagai lini organisasi.
Di Kementerian PU, jaringan ini bahkan menjangkau hingga level direktorat jenderal yang seolah kebal hukum. Pejabat-pejabat ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil audit, mengamankan anggota jaringannya dari sanksi, dan melanggengkan praktik korupsi secara sistemik.
Selain itu, kekuatan deep state juga terlihat dari kemampuan mereka “memprediksi masa depan” seperti kasus pengumpulan dana untuk kerabat yang baru meninggal tiga tahun kemudian. Ini menunjukkan mereka memiliki kontrol penuh terhadap alur dokumen dan pencatatan keuangan.
Tantangan Pemberantasan dan Langkah ke Depan
Pembongkaran praktik deep state oleh Menteri Dody menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk membersihkan birokrasi dari jaringan kekuasaan ilegal. Meski begitu, tantangan yang dihadapi tidak mudah mengingat kuatnya akar jaringan ini dalam sistem.
Pemberantasan deep state memerlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan internal, rotasi pejabat strategis, dan penguatan independensi auditor. Tanpa langkah struktural ini, upaya membersihkan birokrasi hanya akan menjadi tambal sulam yang tidak efektif.
Akibatnya, publik kini menunggu langkah konkret dari Menteri PU dalam menindak oknum-oknum yang terlibat dalam praktik deep state ini. Pengakuan terbuka tanpa tindak lanjut hanya akan menjadi angin lalu yang tidak memberikan dampak nyata bagi reformasi birokrasi.
Pengungkapan praktik deep state di Kementerian PU oleh Menteri Dody menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi sistemik di Indonesia. Kasus pengumpulan dana Rp 300 juta untuk kerabat yang belum meninggal dan hasil audit yang tidak objektif menjadi bukti nyata betapa mengakarnya jaringan kekuasaan ilegal ini. Pada akhirnya, keberanian membongkar praktik ini harus diikuti dengan tindakan tegas untuk memutus rantai deep state yang telah lama menggerogoti anggaran negara.
