Cikadu.id – Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengeluarkan peringatan keras kepada umat Islam Indonesia terkait aktivitas buzzer yang berupaya memecah belah persatuan umat di tengah konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Tokoh nasional ini menyebut para buzzer sebagai antek-antek Israel yang sengaja mengembuskan narasi perpecahan antara Sunni dan Syiah.
Peringatan Din Syamsuddin ini muncul dalam pertemuan khusus dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediaman pribadi Din Syamsuddin di Jakarta Selatan pada Jumat, 3 April 2026. Pertemuan ini menghadirkan sejumlah tokoh Islam terkemuka, termasuk Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam Marfuah Musthofa.
Mantan ketua organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini menegaskan bahwa umat Islam harus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya propaganda yang masif. Narasi perpecahan berbasis mazhab ini, menurut Din, bukan sekadar opini berbeda, melainkan strategi terencana untuk melemahkan solidaritas Muslim global.
Buzzer Israel Sasar Narasi Sunni-Syiah
Din Syamsuddin menyoroti modus operandi buzzer yang sangat terstruktur dalam mengkampanyekan perpecahan internal umat Islam. “Antek-antek Israel, buzzer-buzzer, berusaha untuk mengembuskan perbedaan antara Sunni-Syiah,” tegas Din dalam pernyataannya yang lugas.
Tokoh yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah periode 2005-2015 ini mengidentifikasi strategi buzzer sebagai implementasi modern dari doktrin kolonial klasik. Mereka memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan narasi yang mempertajam perbedaan teologis antara kedua mazhab besar dalam Islam.
Menariknya, Din melihat aktivitas buzzer ini bukan sekadar kampanye organik dari kelompok tertentu, melainkan bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar. Narasi perpecahan Sunni-Syiah muncul dengan intensitas tinggi justru ketika konflik Iran dengan AS-Israel mencapai puncaknya, menunjukkan timing yang terlalu pas untuk disebut kebetulan.
Strategi Divide et Impera Ala Penjajah
Dalam analisisnya, Din Syamsuddin menggunakan istilah Latin yang sudah sangat familiar dalam sejarah penjajahan Indonesia: divide et impera atau pecah belah dan kuasai. Strategi ini, menurut Din, bukan hal baru dalam sejarah imperialisme global.
“Jangan terhasut, terprovokasi oleh politik divide et impera ala kolonial penjajah, yang mengadu domba di antara kita,” ujar Din dengan nada mengingatkan. Pernyataan ini membawa konteks historis Indonesia yang pernah mengalami langsung bagaimana penjajah Belanda memecah belah berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan kekuasaan.
Din menekankan bahwa umat Islam Indonesia memiliki modal sejarah yang kuat untuk menolak strategi adu domba ini. Selain itu, pengalaman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai upaya disintegrasi seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi pemecah belah.
Oleh karena itu, Din mengajak seluruh komponen umat Islam untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Buzzer-buzzer ini, kata Din, sangat mahir dalam mengemas propaganda dengan bingkai keagamaan yang seolah-olah otentik dan akademis.
Seruan Persatuan Tanpa Sekat Mazhab
Din Syamsuddin tidak hanya berhenti pada peringatan, tetapi juga menawarkan solusi konkret: persatuan umat Islam tanpa memandang perbedaan mazhab. Menurut Din, perbedaan antara Sunni dan Syiah, maupun antara Arab dan Persia, seharusnya tidak menjadi penghalang solidaritas umat.
“Tidak perlu mempertentangkan perbedaan antara Sunni dan Syiah maupun antara Arab dan Persia,” tegas Din. Bagi tokoh yang juga aktif dalam diplomasi kemanusiaan internasional ini, semua mazhab dalam Islam mengajarkan prinsip fundamental yang sama: persaudaraan keimanan (ukhuwah Islamiyah).
Din bahkan mengutip dan mendukung seruan dari Imam Besar (Grand Syekh) Al-Azhar ke-48, Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb, yang juga menyerukan persatuan umat Islam global. Dukungan terhadap tokoh sekaliber Grand Syekh Al-Azhar ini menunjukkan bahwa seruan persatuan bukan sekadar wacana lokal, melainkan kebutuhan mendesak yang sudah menjadi konsensus ulama internasional.
Lebih dari itu, Din menekankan bahwa persatuan ini bukan berarti menghapus perbedaan atau menyeragamkan pemahaman keagamaan. Namun, persatuan dalam konteks ini berarti sikap saling menghormati, tidak saling mengkafirkan, dan fokus pada musuh bersama: ketidakadilan, penindasan, dan imperialisme.
Iran: Model Keberagaman Mazhab dalam Satu Negara
Duta Besar Iran Mohammad Boroujerdi memberikan perspektif menarik tentang kondisi internal Iran yang justru sangat plural dan inklusif. Boroujerdi mematahkan narasi yang sering buzzer sebarkan bahwa Iran adalah negara eksklusif Syiah yang anti-Sunni.
“Iran tidak lagi membahas perbedaan antara Sunni dan Syiah,” kata Boroujerdi dengan tegas. Dubes Iran ini menjelaskan bahwa masyarakat Iran sangat beragam dari sisi mazhab, bahkan ada beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya menganut Ahlussunnah wal Jamaah.
Faktanya, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah memiliki perwakilan resmi di parlemen Iran. Tidak hanya itu, bahkan kelompok Nasrani (Kristen) dan Yahudi juga memiliki kursi perwakilan di lembaga legislatif Iran. Ini menunjukkan bahwa sistem politik Iran mengakomodasi keberagaman agama dan mazhab secara struktural.
Boroujerdi memberikan ilustrasi yang sangat kuat tentang persatuan lintas mazhab di Iran: “Mereka menyadari ketika rudal dari Israel dijatuhkan, rudal ini tidak memilih mana Sunni mana Syiah, semuanya akan kena.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa ancaman eksternal tidak mengenal perbedaan internal, sehingga persatuan menjadi kebutuhan eksistensial, bukan sekadar slogan.
Bahkan, kelompok non-Muslim di Iran juga memiliki peran aktif dalam pertahanan negara, termasuk dalam persenjataan militer untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Iran, menurut Boroujerdi, menyebut semua kelompok ini sebagai “pembela agama dan negara” tanpa diskriminasi.
Zionis dan Politik Diskriminasi Agama
Dalam pertemuan yang sama, Boroujerdi mengarahkan tuduhan keras kepada Zionis Israel sebagai aktor utama di balik perpecahan Sunni-Syiah. Menurut Dubes Iran ini, perpecahan antara kedua mazhab besar Islam sengaja dikondisikan oleh Zionis di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat dengan Israel.
“Ketika sudah tercerai-berai maka akan lemah. Ketika lemah akan menjadi sangat mudah untuk dihancurkan, bahkan ditiadakan,” kata Boroujerdi menjelaskan motif di balik strategi adu domba ini. Tujuan akhirnya sangat jelas: melemahkan dan akhirnya menghancurkan kekuatan kolektif umat Islam.
Boroujerdi kemudian mengontraskan kebijakan Iran yang inklusif dengan kebijakan Israel yang secara terang-terangan diskriminatif. Israel, kata Dubes Iran ini, justru mengesahkan Undang-Undang yang secara eksplisit mengistimewakan orang Yahudi di atas kelompok agama lain.
“Seberat apa pun pelanggaran orang Yahudi tidak akan dihukum mati. Sementara, orang Palestina yang melakukan pelanggaran ringan bisa dihukum mati,” ujar Boroujerdi mengungkap ketimpangan sistem hukum Israel. Pernyataan ini menyoroti bagaimana sistem hukum di Israel menerapkan standar ganda yang sangat jelas berdasarkan identitas agama dan etnis.
Kritik Boroujerdi terhadap Israel ini bukan sekadar retorika politik, melainkan berdasarkan fakta hukum konkret. Undang-Undang Negara-Bangsa Yahudi yang Israel sahkan pada 2018 secara eksplisit menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri di Israel eksklusif untuk rakyat Yahudi, bukan untuk seluruh warga negara tanpa pandang bulu.
Kewaspadaan dan Solidaritas di Era Digital
Pertemuan antara Din Syamsuddin dan Dubes Iran ini menghasilkan kesepakatan implisit tentang pentingnya kewaspadaan kolektif umat Islam terhadap propaganda digital yang masif. Di era media sosial 2026, buzzer memiliki jangkauan dan kecepatan yang jauh lebih dahsyat dibanding propaganda konvensional.
Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Muhyiddin Junaidi dari MUI dan Marfuah Musthofa dari Pimpinan Pusat Wanita Islam menunjukkan bahwa peringatan Din Syamsuddin ini mendapat dukungan luas dari berbagai komponen organisasi Islam Indonesia. Ini bukan sekadar pernyataan individual, melainkan representasi dari kesadaran kolektif elite keagamaan nasional.
Pada akhirnya, pesan utama dari pertemuan ini sangat jelas: umat Islam Indonesia harus meningkatkan literasi digital, berpikir kritis terhadap narasi yang beredar, dan memperkuat solidaritas lintas mazhab. Buzzer akan terus bekerja selama umat Islam masih mudah terprovokasi dan terpecah belah oleh isu-isu sektarian yang sebenarnya tidak substansial.
Din Syamsuddin dan Mohammad Boroujerdi memberikan contoh konkret bahwa dialog, pemahaman, dan solidaritas lintas mazhab dan lintas negara sangat mungkin terjalin. Pertemuan seperti ini menjadi counter-narrative terhadap propaganda buzzer yang ingin menggambarkan bahwa Sunni dan Syiah adalah musuh abadi yang tidak bisa berdamai.
