Cikadu.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta Basarnas membentuk tim khusus untuk mendata warga terdampak gempa bumi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Permintaan ini muncul setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang perairan Bitung pada Kamis (2/4/2026) pagi.
Suharyanto menegaskan bahwa tim khusus ini bertujuan memastikan jumlah korban selamat maupun korban jiwa terdata dengan akurat. Langkah ini menjadi prioritas mengingat masih ada kemungkinan korban lain yang perlu tim SAR temukan dan tolong.
“Mungkin masih ada korban-korban lain yang perlu dicari, perlu ditemukan, perlu ditolong, ini segera juga akan dibentuk tim-tim pencarian dan pertolongan,” ujar Suharyanto mengutip keterangan Bakom RI, Kamis (2/4).
Presiden Prabowo Perintahkan Penanganan Cepat
Presiden RI Prabowo Subianto langsung memberikan arahan kepada BNPB dan instansi terkait untuk segera turun ke lokasi terdampak gempa Sulut-Malut. Prabowo telah menerima laporan lengkap mengenai bencana ini dan memerintahkan penanganan darurat bisa tim lakukan secepat mungkin.
Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima perintah untuk berangkat ke daerah bencana pada hari yang sama. “Dan kami sudah diperintahkan di kesempatan awal hari ini juga sudah harus berangkat ke daerah bencana,” jelasnya.
Kolaborasi Lintas Instansi Aktifkan Posko Darurat
BNPB meminta seluruh unsur di daerah untuk berkolaborasi mengaktifkan posko tanggap darurat. Kolaborasi ini melibatkan BPBD, TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga terkait.
Dari posko tersebut, pemerintah akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bisa terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar yang menjadi prioritas meliputi logistik makanan, pakaian, air bersih, dan keperluan mendesak lainnya.
Selain itu, Suharyanto meminta pemerintah daerah mendata dan memverifikasi kerusakan yang terjadi akibat bencana ini. Pendataan mencakup rumah warga, rumah sakit, hingga fasilitas umum lainnya yang rusak akibat gempa.
Data Gempa dan Tsunami yang Mengguncang
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang perairan Bitung, Sulawesi Utara, pada Kamis (2/4/2026) pagi. Gempa ini memicu tsunami di beberapa wilayah pesisir.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan bahwa tsunami terdeteksi terjadi di wilayah Halmahera Barat dengan ketinggian 0,3 meter pada pukul 06.08 WIB. Sementara itu, wilayah Bitung mencatat tsunami setinggi 0,2 meter pada pukul 06.15 WIB.
Meskipun relatif kecil, kondisi ini tetap memerlukan kewaspadaan tinggi. Faktanya, potensi gelombang susulan masih dapat terjadi kapan saja.
Abdul Muhari mencatat bahwa hingga pukul 07.00 WIB, sudah terjadi dua gempa susulan. Gempa susulan pertama berkekuatan magnitudo 5,5 terjadi pada pukul 06.07 WIB. Kemudian, gempa susulan kedua berkekuatan magnitudo 5,2 terjadi pada pukul 06.12 WIB.
Kedua gempa susulan tersebut berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami. Namun, masyarakat di wilayah terdampak tetap merasakan getaran dari kedua gempa susulan ini.
Sistem Peringatan Dini Terbukti Efektif
Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah terus memperbarui sistem peringatan dini bencana dalam empat tahun terakhir. Peningkatan kapasitas peringatan dini ini menjadi prioritas pemerintah, khususnya untuk menghadapi gempa bumi dan tsunami.
Penguatan sistem ini tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan. Pemerintah juga mewujudkannya dalam pembangunan infrastruktur peringatan dini di daerah rawan bencana.
Di Sulawesi Utara dan Maluku Utara yang baru saja gempa guncang, BPBD setempat telah dilengkapi berbagai perangkat peringatan dini modern. Sistem ini terbukti cukup efektif saat gempa terjadi pada Kamis (2/4) pagi.
“Laporan dari Kalaksa BPBD, baik Sulawesi Utara dan Maluku Utara ini sirinenya berbunyi, sehingga paling tidak masyarakat bisa mendapatkan informasi awal tentang terjadinya bencana gempa bumi, bahkan ada potensi tsunami,” jelas Suharyanto.
Ternyata, sirine yang berbunyi tepat waktu ini membantu masyarakat untuk segera mengambil tindakan penyelamatan diri. Sistem peringatan dini yang efektif ini berhasil meminimalkan risiko korban jiwa yang lebih besar.
Kerusakan dan Korban Akibat Gempa Bitung
Gempa Bitung 2026 ini menyebabkan sejumlah kerusakan dan korban jiwa. Berdasarkan laporan awal, satu orang lansia meninggal dunia dan dua orang mengalami luka-luka akibat gempa ini.
Tidak hanya korban jiwa, kerusakan infrastruktur juga cukup signifikan. Kantor Wali Kota Bitung mengalami kerusakan akibat guncangan gempa yang kuat.
Selain itu, lima gereja dan sejumlah rumah warga juga rusak imbas gempa Bitung. Kerusakan bangunan ibadah dan rumah tinggal ini menambah daftar panjang kerugian material yang harus masyarakat tanggung.
Pemerintah daerah saat ini masih terus mendata dan memverifikasi total kerusakan yang terjadi. Pendataan ini penting untuk menentukan langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi pasca-bencana.
Imbauan Penting untuk Masyarakat Pesisir
BNPB meminta masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara untuk tetap menjauhi pantai. Masyarakat tidak boleh kembali ke area rawan sebelum ada pernyataan resmi aman dari pemerintah.
Abdul Muhari juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari aparat setempat. Masyarakat juga harus menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan pembaruan informasi sesuai perkembangan situasi di lapangan. Informasi resmi akan pemerintah sampaikan secara berkala untuk memastikan keselamatan masyarakat.
Gempa Sulut-Malut 2026 ini menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Kesiapsiagaan masyarakat dan sistem peringatan dini yang efektif menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana demi melindungi seluruh masyarakat Indonesia.
