Cikadu.id – Ekonom Universitas Airlangga (Unair), Wisnu Wibowo, menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia periode Februari-Maret 2026 masih berada dalam batas wajar. Penyesuaian harga ini terjadi seiring memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Wisnu menilai kenaikan harga BBM non-subsidi sebagai konsekuensi logis mengingat skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional. “Kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional,” ujarnya saat dihubungi, Ahad (29/3/2026).
Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan di jalur strategis Selat Hormuz, mendorong lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini kemudian berdampak langsung pada penyesuaian harga BBM non-subsidi di dalam negeri.
Rincian Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Februari-Maret 2026
Sejumlah produk BBM non-subsidi mengalami kenaikan pada periode Februari ke Maret 2026. Pertamax naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, atau meningkat sekitar Rp500.
Selain itu, Pertamax Green (RON 95) meningkat dari Rp12.450 menjadi Rp12.900 per liter. Sementara Pertamax Turbo naik dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter.
Untuk jenis solar non-subsidi, kenaikannya bahkan lebih signifikan. Dexlite mengalami kenaikan dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter, atau naik hampir Rp1.000. Adapun Pertamina Dex naik dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter.
| Jenis BBM | Harga Februari 2026 | Harga Maret 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| Pertamax | Rp11.800 | Rp12.300 | Rp500 |
| Pertamax Green (RON 95) | Rp12.450 | Rp12.900 | Rp450 |
| Pertamax Turbo | Rp12.700 | Rp13.100 | Rp400 |
| Dexlite | Rp13.250 | Rp14.200 | Rp950 |
| Pertamina Dex | Rp13.500 | Rp14.500 | Rp1.000 |
Menariknya, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih pemerintah tahan di level Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Langkah ini pemerintah ambil untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah.
Kenaikan BBM Non-Subsidi Masih Moderat, Prediksi di Bawah 10 Persen
Wisnu memperkirakan kenaikan harga BBM non-subsidi 2026 masih berada pada kisaran moderat, yakni sekitar 5 hingga 10 persen. “Kenaikan BBM non-subsidi saya prediksi masih di bawah 10 persen, sekitar 5 sampai 10 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi memang badan usaha sesuaikan secara berkala mengikuti tren harga minyak dunia. Acuan yang pihak terkait gunakan antara lain Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus sebagai referensi harga komoditas global.
Selain itu, penyesuaian harga juga mengacu pada formula dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Formula ini mempertimbangkan harga acuan, nilai tukar rupiah, serta komponen pajak.
“Variabel harga acuan dan kurs saat ini sangat dinamis, sehingga wajar jika terjadi penyesuaian harga di tingkat eceran,” jelas ekonom Unair tersebut.
Mekanisme Penetapan Harga BBM Non-Subsidi 2026
Wisnu mengatakan, badan usaha memiliki kewenangan dalam menetapkan harga jual eceran BBM non-subsidi dengan tetap melaporkannya kepada pemerintah. Mekanisme ini membuat harga lebih mencerminkan kondisi pasar sekaligus mendorong konsumsi energi yang lebih rasional.
Ternyata, mekanisme ini khususnya berdampak pada kelompok masyarakat mampu yang menjadi konsumen utama BBM non-subsidi. Dengan harga yang mengikuti pasar, konsumsi energi diharapkan menjadi lebih efisien.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus di atas 100 dolar AS per barel turut memberikan tekanan terhadap fiskal negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak berpotensi menambah beban APBN hingga Rp6,7 triliun.
Meski demikian, pemerintah diperkirakan tidak akan terburu-buru menaikkan harga BBM secara luas, khususnya untuk jenis bersubsidi. Penyesuaian harga masih menjadi opsi terakhir apabila tekanan fiskal semakin meningkat.
Perbandingan Harga BBM dengan Negara ASEAN Lainnya
Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara juga mulai menaikkan harga BBM sejak akhir Februari 2026. Negara dengan mekanisme pasar penuh seperti Thailand dan Vietnam mengalami kenaikan yang lebih tajam.
Kenaikan di Thailand dan Vietnam terutama terjadi pada jenis solar yang berkaitan langsung dengan sektor logistik dan industri. Hal ini berdampak pada rantai pasok dan biaya distribusi barang.
Sementara itu, Malaysia yang masih memberikan subsidi relatif besar mampu menahan kenaikan harga. Pemerintah Malaysia masih mengalokasikan anggaran subsidi yang cukup signifikan untuk menjaga stabilitas harga BBM domestik.
Adapun Singapura mencatat harga BBM tertinggi di kawasan karena tidak menerapkan subsidi serta mengenakan pajak energi yang tinggi. Negara kota ini menerapkan kebijakan pajak karbon dan pajak kendaraan yang cukup agresif.
Posisi Indonesia di Tengah Gejolak Harga BBM Global
Perbandingan tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang relatif stabil di tengah tekanan global. Kenaikan harga BBM non-subsidi masih pemerintah kendalikan dalam kisaran moderat.
Faktanya, BBM bersubsidi, khususnya solar, tetap menjadi bantalan utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik. Kebijakan ini pemerintah pertahankan untuk melindungi sektor usaha kecil dan menengah serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan demikian, meskipun harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, dampak terhadap konsumen domestik masih dapat pemerintah kelola dengan baik. Strategi subsidi selektif dan mekanisme pasar untuk BBM non-subsidi terbukti efektif menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan sosial.
Ke depan, pemerintah perlu terus memantau perkembangan harga minyak global dan menyiapkan berbagai skenario kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas ekonomi makro tetap terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung.
