Harga Plastik Melonjak Rp 6.000 per Kemasan, Dampak Perang ke Rumah Tangga

Harga Plastik Melonjak Rp 6.000 per Kemasan, Dampak Perang ke Rumah Tangga

Harga Plastik Melonjak Rp 6.000 per Kemasan, Dampak Perang ke Rumah Tangga

Cikadu.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menerima keluhan langsung tentang lonjakan harga plastik dari pedagang pasar saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 Maret 2026. Gemi, seorang pedagang berusia 58 tahun, mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik mulai terjadi sejak Lebaran dengan lonjakan mencapai sekitar Rp 6.000 per kemasan.

Zulkifli Hasan, yang akrab dipanggil Zulhas, mengamini bahwa keluhan ini bukan hanya dialami pedagang di Pasar Minggu saja. Hampir seluruh pedagang pasar di berbagai wilayah menghadapi permasalahan serupa akibat lonjakan harga bahan baku plastik.

Biji Plastik Naik Drastis karena Harga Minyak Bumi

Zulhas menjelaskan penyebab utama kenaikan harga plastik tersebut. Plastik yang berbahan baku minyak bumi mengalami lonjakan harga seiring dengan naiknya harga biji plastik di pasar global. Kondisi ini lantas berdampak ke seluruh rantai pasok, dari produsen hingga pedagang eceran.

Menanggapi situasi ini, Zulhas menegaskan pihaknya akan membahas masalah kenaikan harga biji plastik secara khusus. “Kita akan undang beberapa pihak yang terkait mengenai biji plastik ini,” ujar Zulhas. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi bersama dengan stakeholder terkait.

Ketahanan Pangan Nasional Tetap Aman Meski Ada Perang Timur Tengah

Meskipun perang berlangsung di Timur Tengah, Zulhas memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dengan baik. Indonesia tidak bergantung pada pasokan pangan dari kawasan tersebut, sehingga ketersediaan pangan dalam negeri tidak terancam secara signifikan.

Baca Juga:  MDLA Kantongi Laba Rp398 Miliar, Naik 16% di 2025

Zulhas menjelaskan komposisi impor pangan Indonesia. Untuk kebutuhan seperti gandum dan kedelai yang tidak dapat diproduksi dalam jumlah cukup di dalam negeri, Indonesia mengimpor dari Eropa dan Amerika, bukan dari Timur Tengah. “Tidak ada pangan yang bergantung kepada Timur Tengah, tidak ada. Yang kita tidak bisa, seperti gandum, itu dari Eropa dan Amerika. Kedelai kita tidak punya, itu dari Eropa dan Amerika,” ungkap Zulhas.

Masyarakat Diimbau Tidak Berbelanja Berlebihan

Zulhas menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan mengenai dampak perang Timur Tengah terhadap ketersediaan pangan. Stok dan pengadaan pangan dalam negeri telah diatur sedemikian rupa agar tetap aman dan terkendali.

Oleh karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian pangan secara berlebihan. Panic buying justru akan menciptakan kelangkaan buatan dan memicu kenaikan harga yang tidak perlu di tingkat ritel.

Kebijakan Swasembada Pangan Buahkan Surplus 4 Juta Ton Beras

Pemerintah bersyukur telah menerapkan kebijakan swasembada pangan sejak awal periode, sehingga Indonesia kini mandiri di bidang pangan dan mampu mengantisipasi potensi krisis dengan cepat dan efektif.

Prestasi nyata dari kebijakan ini terlihat dari pencapaian produksi beras tahun 2025 yang mencapai surplus sekitar 4 juta ton. Zulhas memproyeksikan capaian yang serupa untuk tahun 2026. “Beras kita tahun lalu surplus sekitar 4 juta ton, saya kira tahun ini juga akan ada 4 juta ton. Jadi insya Allah, kalau beras tahun ini sampai tahun depan kita aman stoknya,” papar Zulhas.

Stok Produk Pangan Lain Terjamin Aman

Selain beras, Zulhas memastikan ketersediaan berbagai komoditas pangan lain juga dalam kondisi aman dan memadai. Jagung, daging ayam, telur, dan sayur-sayuran semuanya telah dipastikan stoknya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:  Ekspor Afrika: Dilema Kekayaan Tanpa Kesejahteraan

Bahkan, untuk sayur-sayuran, Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan sendiri melalui produksi lokal. “Jagung aman, daging ayam aman, telur aman, sayur-sayuran kita tanam sendiri,” tambah Zulhas. Kemandirian ini menunjukkan bahwa investasi pada pertanian dan peternakan lokal telah menghasilkan dampak positif bagi stabilitas pangan nasional.

Dengan kondisi stok yang terjamin dan kemandirian pangan yang terus diperkuat, pemerintah optimis dapat mempertahankan keamanan pangan nasional sepanjang tahun 2026 dan seterusnya, terlepas dari dinamika global yang terjadi.

Tim Redaksi

Pengarang