Cikadu.id – Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan hunian layak bagi warga bantaran rel di kawasan Senen dan Tanah Abang, Jakarta, pada 15 Juni 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan fokus utama proyek ini terletak pada kepastian waktu penyelesaian, bukan waktu dimulainya konstruksi.
Sebanyak 800 unit hunian akan pemerintah bangun di dua lokasi strategis untuk menampung warga yang selama ini tinggal di permukiman tidak layak sepanjang jalur kereta api. Proyek ambisius ini melibatkan kolaborasi antara BUMN, sektor swasta, dan berbagai kementerian terkait.
Target Penyelesaian dan Lokasi Pembangunan Hunian Bantaran Rel
Ara—sapaan akrab Menteri Maruarar Sirait—menyampaikan rincian proyek ini di Kantor BP BUMN pada Rabu, 1 April 2026. “Kita enggak bicara mulainya, kita bicara selesainya. Selesainya tanggal 15 Juni di Tanah Abang, di Senen, di Kramat, itu tanahnya Angkasa Pura tanggal 15 Juni [2026],” jelasnya dengan tegas.
Pembangunan akan memanfaatkan lahan milik Angkasa Pura di kawasan Kramat, Senen, untuk mendirikan 300 unit hunian. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 500 unit hunian di area Tanah Abang menggunakan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Dengan demikian, total 800 unit hunian layak akan tersedia bagi warga bantaran rel di kedua lokasi tersebut. Jumlah ini pemerintah harap mampu mengakomodasi sebagian besar warga yang selama puluhan tahun tinggal dalam kondisi tidak layak di pinggir jalur kereta api.
Pola Kerja Baru: Fokus pada Kepastian Penyelesaian
Ara menyebut pendekatan yang pemerintah gunakan dalam proyek ini merupakan model pekerjaan baru yang lebih menekankan kepastian hasil akhir. “Jadi kita bicara selesainya aja. Kemudian tadi atas arahan Pak Dony dengan sangat cepat Pak Dirut Kereta Api juga nanti ada di Tanah Abang ada 500 unit [hunian] yang selesainya juga 15 Juni 2026,” katanya.
Menariknya, Menteri PKP mengapresiasi inisiatif pola kerja ini yang ia sebut berasal dari Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN. “Jadi ini adalah model pekerjaan baru yang saya rasa diinisiasi oleh Pak Dony Oskaria yang bukan bicara mulainya kapan, tapi selesainya kapan. Jadi ini suatu kepastian yang luar biasa,” ucap Ara.
Adapun pembangunan fisik hunian di kawasan Senen akan mulai berjalan pada 2 April 2026. Artinya, waktu pengerjaan proyek ini sangat ketat—hanya sekitar 2,5 bulan untuk menyelesaikan ratusan unit hunian layak huni.
Kolaborasi BUMN dan Sektor Swasta Melalui Skema CSR
Di luar proyek yang BUMN kerjakan secara langsung, Menteri Ara juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Pembangunan hunian di lahan milik KAI nantinya akan melibatkan perusahaan swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Jadi hari Minggu [5 April] jam 3 saya akan hadir bersama Pak Dirut kereta api di lokasi yang tentukan untuk kita juga membangun rumah kolaborasi antara kereta api dan juga swasta dalam konteksnya tanahnya tetap punya kereta api nanti yang bangun adalah CSR dari swasta,” tutur Ara menjelaskan mekanisme kerja sama tersebut.
Sementara itu, untuk pengerjaan di lahan Angkasa Pura, Dony Oskaria memastikan pembangunan akan melibatkan perusahaan BUMN Karya milik negara. Namun, ia belum menyebutkan nama pasti BUMN mana yang akan menggarap proyek tersebut. “Jadi nanti Angkasa Pura dengan [BUMN] Karya-Karya yang akan mengerjakan,” ucap Dony singkat.
Optimalisasi Aset BUMN untuk Kepentingan Masyarakat
Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan pemanfaatan aset-aset BUMN yang selama ini belum optimal akan pemerintah arahkan untuk kepentingan masyarakat sekitar, termasuk pembangunan hunian. Langkah ini merupakan terobosan baru dalam memaksimalkan fungsi sosial aset negara.
Lebih dari itu, Dony juga sedang melakukan pemetaan aset-aset BUMN lain yang berada di kota-kota besar dan dinilai potensial untuk lokasi pembangunan perumahan. “Sehingga kita berharap program ini berjalan dengan cukup baik dan kita sedang melakukan mapping juga seluruh aset-aset kita yang ada di terutama sekali di kota-kota yang memang membutuhkan pembangunan perumahan dengan secepat mungkin,” jelas Dony.
Inisiatif ini berpotensi menciptakan model replikasi pembangunan hunian layak di berbagai kota besar Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan memanfaatkan aset BUMN yang menganggur atau kurang produktif, pemerintah bisa memberikan solusi perumahan tanpa harus mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan lahan.
Arahan Presiden Prabowo Setelah Peninjauan Langsung
Program pembangunan hunian bantaran rel ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah beliau meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Maret 2026. Kunjungan mendadak tersebut memperlihatkan kepedulian kepala negara terhadap kondisi warga yang tinggal di area rawan kecelakaan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo langsung memerintahkan sejumlah kementerian dan BUMN untuk segera menyiapkan hunian bagi warga yang tinggal di pinggir rel kereta. “Presiden Prabowo langsung memerintahkan Menteri Perumahan melalui telepon karena sedang di Toba (diwakili Sekjen Menteri), Menteri Pekerjaan Umum, Dirut Perumnas, dan KAI (Kereta Api Indonesia), serta beberapa pejabat terkait untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya lewat Instagram @sekretariat.kabinet pada Jumat, 27 Maret 2026.
Ternyata, respons pemerintah terhadap instruksi presiden sangat cepat. “Hari ini juga tim sudah bergerak untuk menyiapkan proses pembangunan hunian baru yang letaknya tidak jauh dari kawasan asli tinggal mereka,” ucap Teddy, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini.
Aspirasi Warga Setelah Puluhan Tahun Tinggal di Bantaran Rel
Kondisi permukiman di bantaran rel kereta api umumnya sangat memprihatinkan—rumah-rumah berdempetan dengan jarak sangat dekat dari jalur kereta yang aktif beroperasi. Anak-anak bermain di area yang berbahaya, sanitasi buruk, dan risiko kecelakaan fatal selalu mengintai setiap saat kereta melintas.
Oleh karena itu, program relokasi ini bukan sekadar memindahkan warga, tetapi memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih layak dan aman. Pemerintah berkomitmen membangun hunian baru di lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal asli mereka, sehingga warga tidak kehilangan akses terhadap mata pencaharian dan jaringan sosial yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun.
Dengan target penyelesaian yang jelas pada 15 Juni 2026, proyek hunian bantaran rel Senen-Tanah Abang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga ratusan keluarga bisa segera menempati rumah yang layak dan aman.
