Cikadu.id – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengumumkan dua prioritas utama pembangunan IKN 2026, yakni pembangunan gedung legislatif-yudikatif dan pemindahan 1.700 hingga 4.100 aparatur sipil negara. Pengumuman ini Basuki sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 30 Maret 2026.
Program prioritas tersebut tercantum dalam rencana strategis OIKN tahun 2025-2029. Fokus utama tahun ini adalah perencanaan pembangunan kawasan dan pembinaan ASN untuk mewujudkan ibu kota baru yang fungsional.
Pembangunan infrastruktur pemerintahan menjadi kunci keberhasilan relokasi ibu kota. Pemerintah menargetkan gedung-gedung utama negara berdiri di kawasan inti pada 2026 ini.
Pembangunan Gedung DPR dan Lembaga Negara di IKN 2026
Salah satu kegiatan utama pembangunan kawasan IKN tahun ini adalah penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. OIKN akan memulai pembangunan gedung dan perkantoran legislatif serta yudikatif, seperti gedung DPR, Mahkamah Agung, dan berbagai lembaga pemerintahan lainnya.
Selain itu, pembangunan tidak hanya terfokus pada gedung perkantoran. OIKN juga akan membangun hunian untuk pejabat legislatif dan yudikatif yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi prioritas. Ini meliputi sistem pengelolaan air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk memastikan kawasan pemerintahan berfungsi optimal.
Lahan 850-1.100 Hektare untuk Kawasan Pemerintahan
Pemerintah menargetkan area kawasan inti pemerintahan di IKN terbangun di atas lahan seluas 850 hingga 1.100 hektare. Luasan ini cukup untuk menampung seluruh gedung lembaga negara beserta fasilitas pendukungnya.
Namun, pembangunan kawasan seluas ini membutuhkan perencanaan matang. OIKN telah menyusun masterplan detail untuk memastikan setiap gedung dan infrastruktur terintegrasi dengan baik.
Desain kawasan juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Konsep kota hijau dan ramah lingkungan menjadi bagian integral dari perencanaan kawasan inti pemerintahan.
Anggaran Rp 20 Triliun dan Skema Kontrak Tahun Jamak
Basuki Hadimuljono menyampaikan total kebutuhan untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif di IKN mencapai Rp 20 triliun. Pemerintah menggunakan skema kontrak tahun jamak pada periode 2025-2027 untuk proyek ini.
“Kemudian pada tahun 2026 sebagai tahun kedua kontrak tahun jamak tersebut, pembangunan batch ke-2 ini kami lanjutkan dengan alokasi yang telah kami siapkan dalam Dipa tahun 2026 sebesar Rp 3,7 triliun,” jelas Basuki.
Skema kontrak tahun jamak memberikan kepastian pendanaan untuk kontraktor. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa terhambat masalah anggaran tahunan.
Anggaran Rp 3,7 triliun untuk 2026 ini akan OIKN gunakan untuk melanjutkan batch kedua pembangunan. Ini menandakan proyek telah memasuki fase eksekusi fisik yang intensif.
Target Pemindahan 1.700-4.100 ASN ke IKN
Prioritas OIKN lainnya pada 2026 adalah pemindahan aparatur sipil negara. Berdasarkan indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan Renstra OIKN 2025-2029, jumlah ASN yang harus pemerintah pindahkan tahun ini berkisar antara 1.700 hingga 4.100 orang.
Pemindahan ASN ini menjadi tahap krusial dalam operasionalisasi ibu kota baru. Tanpa kehadiran ASN, gedung-gedung pemerintahan yang telah selesai terbangun tidak akan bisa berfungsi maksimal.
OIKN telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kedatangan ASN. Ini termasuk perumahan, sekolah untuk anak-anak mereka, serta fasilitas kesehatan dan transportasi.
Ternyata, pemindahan bertahap ini bertujuan untuk memastikan ASN dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif untuk mendorong ASN bersedia pindah ke IKN.
Integrasi Perencanaan dan Pembinaan ASN
“Untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, kami fokus pada dua kegiatan prioritas, yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN,” kata Basuki dalam rapat tersebut.
Pembinaan ASN tidak hanya soal memindahkan mereka secara fisik. OIKN juga menyiapkan program capacity building untuk memastikan ASN siap bekerja di lingkungan ibu kota baru yang modern.
Program pelatihan meliputi penguasaan teknologi digital, tata kelola pemerintahan modern, dan pemahaman visi-misi IKN sebagai kota berkelanjutan. ASN yang pindah akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan smart city.
Lebih dari itu, OIKN juga memperhatikan aspek kesejahteraan ASN. Fasilitas perumahan yang layak dan terjangkau menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan ASN betah tinggal di IKN.
Timeline Pembangunan Kawasan Legislatif-Yudikatif
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mengikuti timeline kontrak tahun jamak 2025-2027. Tahun 2025 menjadi tahun pertama dengan fokus pada persiapan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Tahun 2026 memasuki fase pembangunan intensif batch kedua. OIKN menargetkan sebagian besar struktur utama gedung telah berdiri pada akhir tahun ini.
Oleh karena itu, tahun 2027 akan menjadi tahun penyelesaian dan finishing. Pemerintah menargetkan gedung-gedung utama sudah siap beroperasi pada akhir periode kontrak.
Menariknya, meskipun kontrak berakhir 2027, pemindahan ASN sudah mulai dilakukan bertahap sejak 2026. Ini memungkinkan ASN untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sambil gedung-gedung masih dalam tahap penyelesaian.
Tantangan dan Strategi Pelaksanaan
Pembangunan IKN tentu menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari logistik pengadaan material, ketersediaan tenaga kerja terampil, hingga koordinasi antar lembaga.
Namun, OIKN telah menyusun strategi mitigasi risiko. Skema kontrak tahun jamak menjadi salah satu solusi untuk memastikan kontinuitas pendanaan dan pelaksanaan proyek.
Koordinasi dengan Komisi II DPR juga menjadi kunci keberhasilan. Rapat yang berlangsung di Senayan pada 30 Maret 2026 menunjukkan komitmen OIKN untuk transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan pembangunan.
Dengan demikian, pengawasan legislatif dapat berjalan efektif. DPR dapat memantau penggunaan anggaran Rp 3,7 triliun tahun 2026 dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Visi IKN sebagai Pusat Pemerintahan Modern
Pembangunan gedung DPR, Mahkamah Agung, dan lembaga negara lainnya di IKN bukan sekadar relokasi fisik. Ini merupakan transformasi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan efisien.
Desain gedung-gedung pemerintahan mengadopsi konsep smart building dengan teknologi canggih. Sistem manajemen gedung otomatis, efisiensi energi, dan integrasi digital menjadi standar minimal.
Faktanya, kawasan inti pemerintahan di IKN akan menjadi showcase bagaimana Indonesia membangun pusat pemerintahan abad 21. Keberlanjutan lingkungan dan efisiensi operasional menjadi prioritas utama.
Intinya, investasi Rp 20 triliun untuk kawasan legislatif-yudikatif bukan hanya membangun gedung. Ini adalah investasi untuk masa depan tata kelola pemerintahan Indonesia yang lebih baik.
Prioritas IKN 2026 yang disampaikan Basuki Hadimuljono menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan ibu kota baru. Dengan pembangunan gedung DPR dan pemindahan ribuan ASN, tahun ini menjadi fase krusial dalam perjalanan IKN menuju kota yang fungsional dan modern.
Keberhasilan pelaksanaan dua prioritas utama ini akan menentukan momentum pembangunan IKN ke depan. Semoga alokasi anggaran Rp 3,7 triliun dan target pemindahan 1.700-4.100 ASN dapat pemerintah realisasikan dengan baik untuk kemajuan ibu kota nusantara.
