Cikadu.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi mewajibkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun. Kebijakan baru ini Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel, Ariadi Noor, umumkan dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah 2026 yang Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel gelar di Banjarbaru pada Selasa lalu.
Langkah strategis ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Pemprov Kalsel berharap inovasi tahunan dari setiap SKPD bisa mempercepat pencapaian target pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.
Ariadi menegaskan, birokrasi perlu terus beradaptasi agar tidak tertinggal. “Inovasi SKPD Kalsel bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan nyata untuk menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Bahaya Pola Kerja Lama untuk Birokrasi Modern
Tidak hanya itu, Ariadi menambahkan bahwa inovasi bukan sekadar solusi atas permasalahan daerah semata. Lebih dari itu, inovasi berperan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian target kinerja pembangunan yang pemerintah daerah tetapkan.
“Birokrasi yang stagnan akan sulit mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Nah, inovasi tahunan ini menjadi kunci untuk memastikan pelayanan publik terus meningkat,” jelas Ariadi.
Menariknya, pemerintah provinsi tidak asal mewajibkan inovasi tanpa panduan jelas. Selain itu, BRIDA juga memberikan bimbingan teknis agar setiap SKPD memahami bagaimana merancang inovasi yang efektif dan tepat sasaran.
Inovasi Harus Sesuai Karakteristik Daerah
Ariadi juga menekankan pentingnya kesesuaian inovasi dengan karakteristik daerah masing-masing. Ia menjelaskan bahwa inovasi SKPD Kalsel yang dikembangkan harus selaras dengan aspek geografis, sosial, maupun ekonomi wilayah tersebut.
Dengan demikian, solusi yang perangkat daerah hasilkan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Faktanya, setiap wilayah di Kalsel memiliki keunikan dan tantangan tersendiri, sehingga pendekatan one-size-fits-all tidak akan efektif.
“Inovasi yang baik adalah inovasi yang lahir dari pemahaman mendalam tentang kondisi lokal. Jadi, kami mendorong setiap SKPD untuk menggali potensi dan permasalahan spesifik di wilayah mereka,” ujar Ariadi.
Kemudian, ia mencontohkan bahwa SKPD di wilayah pesisir tentu membutuhkan inovasi yang berbeda dengan SKPD di wilayah perkotaan atau pedalaman. Bahkan, karakteristik ekonomi masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang inovasi.
Peran BRIDA sebagai Fasilitator Inovasi Daerah
Kepala BRIDA Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat, menyampaikan bahwa lembaganya berperan sebagai fasilitator untuk mendorong inovasi di lingkungan pemerintah daerah. BRIDA melakukan pendampingan melalui pembinaan dan kompetisi yang rutin mereka gelar.
Salah satu upaya konkret yang BRIDA lakukan adalah mendorong partisipasi SKPD dalam Kalsel Innovation Awards. Ajang kompetisi ini menjadi bagian penting dari penguatan ekosistem inovasi daerah di Kalimantan Selatan.
“Kami tidak hanya menuntut inovasi, tetapi juga menyediakan platform dan dukungan agar inovasi SKPD Kalsel bisa berkembang dengan optimal,” jelas Thaufik.
Lebih dari itu, BRIDA juga menyiapkan program pembinaan berkelanjutan. Selanjutnya, SKPD yang berhasil mengembangkan inovasi unggulan akan mendapat pendampingan khusus agar inovasi tersebut bisa mereka replikasi atau mereka kembangkan lebih lanjut.
Inovasi Bukan Sekadar untuk Kompetisi
Thaufik Hidayat menegaskan bahwa inovasi tidak boleh berhenti pada ajang kompetisi semata. Sebaliknya, inovasi harus terus berkembang agar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia menilai inovasi sebagai strategi efektif dalam mengoptimalkan kinerja pembangunan, terutama di tengah keterbatasan sumber daya yang pemerintah daerah miliki. Akibatnya, inovasi menjadi kunci untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya terbatas.
“Kompetisi memang penting untuk memicu semangat, tetapi tujuan utamanya adalah menghasilkan inovasi yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Nah, di sinilah peran pendampingan pasca-kompetisi menjadi krusial,” tegas Thaufik.
Meski begitu, Thaufik mengakui bahwa tidak semua SKPD memiliki kapasitas yang sama dalam mengembangkan inovasi. Oleh karena itu, BRIDA menyediakan berbagai tingkat pembinaan, mulai dari yang paling dasar hingga lanjutan.
Target dan Harapan Pemprov Kalsel 2026
Pemerintah Provinsi Kalsel menargetkan seluruh SKPD sudah menghasilkan minimal satu inovasi pada tahun 2026 ini. Target ambisius ini menjadi bagian dari upaya besar pemprov untuk meningkatkan daya saing daerah dan kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya kewajiban inovasi tahunan, pemprov berharap budaya inovasi akan tertanam kuat dalam birokrasi Kalsel. Pada akhirnya, masyarakat akan merasakan dampak langsung berupa pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
“Kami optimis bahwa dengan komitmen bersama, Kalsel bisa menjadi contoh provinsi inovatif yang pelayanan publiknya unggul. Ternyata, kunci utamanya ada pada keseriusan setiap SKPD dalam mengembangkan inovasi,” pungkas Ariadi.
Kebijakan inovasi SKPD Kalsel ini menjadi angin segar bagi birokrasi modern Indonesia. Langkah progresif pemerintah provinsi ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Singkatnya, inovasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk birokrasi yang ingin terus relevan di era digital.
