Cikadu.id – Pemerintah Iran resmi memberikan jaminan keamanan untuk kapal berbendera Filipina yang melintasi Selat Hormuz pada 2026. Langkah ini muncul setelah Manila mengajukan permintaan penetapan status non-hostile atau tidak bermusuhan kepada Teheran, menyusul krisis energi yang melanda negara Asia Tenggara tersebut.
Pertemuan penting di Manila mempertemukan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro, Menteri Energi Sharon Garin, serta Duta Besar Iran untuk Filipina Yousef Esmaeilzadeh. Ketiga pejabat ini membahas kerja sama strategis di sektor energi yang krusial bagi ketahanan ekonomi Filipina.
Lazaro menegaskan bahwa Filipina dan Iran berkomitmen memperdalam kolaborasi di berbagai bidang, terutama energi. Sementara itu, Juru Bicara Istana Claire Castro menyebut status non-hostile menjadi sangat penting untuk melindungi pelaut dan menjamin pasokan energi negara.
Komitmen Iran untuk Filipina Lewat Jalur Diplomatik
Esmaeilzadeh menyampaikan kesiapan Teheran untuk membantu Filipina sesuai permintaan spesifik yang Manila ajukan. Pemerintah Filipina kemudian akan menyalurkan seluruh permintaan tersebut melalui jalur diplomatik resmi agar proses berjalan transparan dan terukur.
“Pertemuan berlangsung hangat dan terbuka. Kami optimis terhadap hasil yang positif,” ujar Castro seperti media Filipina Inquirer.net kutip pada Jumat, 3 April 2026.
Tidak hanya itu, Lazaro juga menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk mengamankan komitmen tersebut di tingkat lebih tinggi. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. memerintahkan negosiasi dengan Iran guna memastikan jalur aman bagi tanker minyak menuju Filipina.
Krisis Energi Filipina dan Ketergantungan 95% pada Timur Tengah
Filipina mencatat ketergantungan sangat tinggi terhadap impor minyak mentah dari Timur Tengah, yakni mencapai sekitar 95% dari total kebutuhan nasional. Kondisi ini membuat negara kepulauan tersebut sangat rentan terhadap gejolak geopolitik di kawasan Teluk Persia.
Akibatnya, dalam periode 23 Februari hingga 23 Maret 2026, Filipina mencatatkan kenaikan harga bensin tertinggi di dunia. Lonjakan harga bahan bakar ini memukul daya beli masyarakat dan mendorong inflasi di berbagai sektor ekonomi.
Situasi ini membuat pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional akibat konflik di Timur Tengah dan ancaman terhadap stabilitas pasokan energi. Langkah darurat ini memicu serangkaian kebijakan energi alternatif yang kontroversial.
Kebijakan Darurat: Batu Bara, Emisi Tinggi, dan Minyak Rusia
Sebagai respons cepat terhadap krisis, pemerintah Filipina meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara meski menuai kritik dari kelompok lingkungan. Selain itu, Manila juga menyetujui penggunaan bahan bakar dengan emisi lebih tinggi untuk menjaga ketersediaan energi.
Bahkan, Filipina kembali menerima pasokan minyak dari Rusia untuk pertama kalinya sejak sebelum perang Rusia-Ukraina meletus. Keputusan ini menunjukkan betapa desperatnya Manila dalam mencari sumber energi alternatif di tengah ketidakpastian pasokan dari Timur Tengah.
Marcos juga membuka peluang melanjutkan pembicaraan dengan Cina terkait eksplorasi minyak dan gas di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Namun, rencana tersebut memicu kontroversi domestik dan banyak pihak menilai tidak menjadi solusi jangka pendek.
Selat Hormuz: Gangguan 95% dan Guncangan Pasar Global
Gangguan di Selat Hormuz semakin menekan pasar energi global sepanjang 2026. Data platform pelacakan Kpler menunjukkan pengiriman komoditas melalui selat tersebut anjlok hingga 95% sepanjang 1–26 Maret 2026.
Kondisi ini mengguncang pasar energi global, terutama negara-negara Asia yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk. Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang mengalirkan sekitar sepertiga pasokan minyak dunia yang dikirim melalui laut.
Ternyata, penurunan drastis pengiriman ini memicu kepanikan di pasar energi dan mendorong harga minyak dunia melonjak tajam. Negara-negara importir besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan India juga merasakan dampak signifikan dari gangguan ini.
Iran Beri Izin Kapal Cina, Rusia, India, hingga Indonesia
Selain Filipina, Iran juga memberikan izin bagi kapal dari berbagai negara untuk melintasi Selat Hormuz dengan aman. Negara-negara yang mendapat izin meliputi Cina, Rusia, India, Irak, Pakistan, hingga Malaysia.
Langkah ini mencerminkan meningkatnya dinamika geopolitik di tengah ketegangan kawasan serta dampaknya terhadap rantai pasok energi global. Iran tampaknya menggunakan kontrol atas Selat Hormuz sebagai instrumen diplomasi untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara tertentu.
Di sisi lain, Iran juga memberikan sinyal positif bagi kapal Indonesia agar dapat kembali melintasi Selat Hormuz setelah sempat tertahan akibat konflik. Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyampaikan kabar baik ini kepada publik.
“Kami dapat sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Teheran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Teheran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz,” kata Mewengkang.
Kapal Pertamina Siap Berlayar Setelah Persiapan Teknis
PT Pertamina International Shipping menyambut baik kabar tersebut dan tengah membahas aspek teknis untuk memastikan keamanan pelayaran. Dua kapal tanker milik Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih menunggu kesiapan teknis sebelum dapat melintas dengan aman.
Kedua kapal tanker ini membawa misi penting untuk mengamankan pasokan minyak mentah Indonesia dari Timur Tengah. Oleh karena itu, Pertamina tidak ingin mengambil risiko dan memastikan semua prosedur keamanan terpenuhi sebelum kapal berlayar melewati Selat Hormuz.
Kesiapan teknis yang Pertamina persiapkan mencakup koordinasi rute pelayaran, komunikasi dengan otoritas maritim Iran, serta protokol keselamatan awak kapal. Langkah hati-hati ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman di Selat Hormuz terhadap kelangsungan pasokan energi regional.
Jaminan keamanan dari Iran untuk kapal Filipina dan Indonesia menandai diplomasi energi yang semakin kompleks di tengah ketegangan geopolitik 2026. Manila dan Jakarta harus menavigasi kepentingan nasional mereka sambil menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang bertikai di Timur Tengah. Keberhasilan diplomasi energi ini akan menentukan stabilitas pasokan dan harga energi di Asia Tenggara dalam bulan-bulan mendatang.
