Cikadu.id – Hajar Aswad, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) copot dari jabatannya. Pencopotan ini berlaku mulai Senin, 6 April 2026, menyusul dugaan keterlibatannya dalam kasus pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan mancanegara.
Kasus pungli yang menjerat oknum Imigrasi Batam berinisial JS terhadap turis asing ini terjadi pada 13 Maret 2026 di Pelabuhan Internasional Batam Centre. Insiden tersebut mencoreng reputasi pelayanan imigrasi Indonesia dan mengancam iklim pariwisata Batam yang selama ini menjadi pintu gerbang wisatawan asing ke Indonesia.
Langkah tegas pemerintah untuk mencopot Kepala Imigrasi Batam menunjukkan komitmen serius dalam memberantas praktik pungli yang merugikan citra negara. Namun, sejauh mana kasus ini akan bergulir dan apakah ada pihak lain yang terlibat masih menjadi tanda tanya besar.
Timeline Pencopotan Hajar Aswad dari Jabatan Imigrasi Batam
Pencopotan Hajar Aswad dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam bukan keputusan yang datang tiba-tiba. Selain itu, proses ini melewati serangkaian investigasi internal setelah kasus pungli oknum JS mencuat ke publik pada pertengahan Maret 2026.
Kemenimipas memutuskan untuk menarik Aswad ke kantor pusat di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ujo, juru bicara Kementerian, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan mengungkap sejauh mana tanggung jawab Aswad dalam pengawasan bawahannya.
Menariknya, pencopotan ini berlaku efektif mulai Senin pekan berikutnya, memberikan waktu transisi minimal untuk pengalihan tugas. Langkah cepat ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus yang mengancam kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi.
Proses Pemeriksaan Kepala Imigrasi Batam di Jakarta
Setelah pencopotannya, Hajar Aswad segera Kemenimipas panggil ke Jakarta untuk menjalani serangkaian pemeriksaan intensif. Oleh karena itu, Aswad harus mempertanggungjawabkan dugaan kelalaian pengawasan yang memungkinkan oknum JS melakukan praktik pungli terhadap wisatawan mancanegara.
Ujo mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan durasi pemeriksaan yang akan Aswad jalani. Akan tetapi, proses ini melibatkan berbagai unit internal Kementerian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh.
Faktanya, pemeriksaan di tingkat pusat seperti ini jarang terjadi kecuali untuk kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau memiliki dampak signifikan terhadap reputasi institusi. Dengan demikian, kasus pungli Imigrasi Batam ini masuk kategori serius yang memerlukan penanganan khusus.
Pelaksana Harian Gantikan Posisi Sementara
Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kemenimipas menunjuk Pelaksana Harian (Plh) sebagai pejabat sementara. Ujo menegaskan bahwa penunjukan ini bersifat transisional sambil menunggu penetapan pejabat definitif.
“Sampai ada pejabat definitifnya, sementara jabatan Plh pegang,” ujar Ujo dalam keterangannya. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan Kemenimipas tunjuk sebagai pengganti permanen Hajar Aswad.
Penunjukan Plh merupakan prosedur standar dalam birokrasi pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan mendadak. Selain itu, langkah ini memastikan operasional Kantor Imigrasi Batam tetap berjalan normal tanpa gangguan berarti meski tengah menghadapi krisis kepercayaan publik.
Status Pemeriksaan Oknum JS yang Lakukan Pungli
Sementara itu, oknum Imigrasi berinisial JS yang menjadi aktor utama dalam kasus pungli terhadap turis asing di Pelabuhan Internasional Batam Centre pada 13 Maret 2026 masih menjalani proses pemeriksaan. Direktorat Kepatuhan Internal (Patnal) Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini tengah mendalami kasus tersebut.
Ujo menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap JS masih berlanjut dan hasil akhir akan keluar dari Ditjenim (Direktorat Jenderal Imigrasi). “Ini lagi pemeriksaan berlanjut, hasil akhirnya nanti dari Ditjenim,” ucapnya.
Kasus pungli yang JS lakukan menimpa wisatawan mancanegara yang hendak memasuki wilayah Indonesia melalui jalur laut. Akibatnya, insiden ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi imigrasi, tetapi juga mengancam iklim investasi dan pariwisata Batam yang sangat bergantung pada kunjungan wisatawan asing.
Dampak Kasus Pungli terhadap Pariwisata Batam 2026
Kasus pungli Imigrasi Batam ini datang di waktu yang tidak tepat, terutama ketika pemerintah tengah gencar mempromosikan Batam sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Ternyata, insiden seperti ini bisa memberikan efek jera bagi wisatawan asing yang berencana berkunjung ke Indonesia.
Batam, sebagai pintu gerbang utama wisatawan dari Singapura dan Malaysia, sangat bergantung pada citra positif pelayanan publik, termasuk di sektor imigrasi. Oleh karena itu, setiap kasus pungutan liar berpotensi menimbulkan efek domino terhadap industri pariwisata dan ekonomi lokal.
Pemerintah daerah Batam sendiri telah menyuarakan keprihatinan mendalam atas kasus ini. Lebih dari itu, mereka mendesak Kemenimipas untuk mengambil langkah tegas dan transparan agar kepercayaan wisatawan asing dapat segera pulih.
Komitmen Pemerintah Berantas Pungli di Sektor Imigrasi
Pencopotan Kepala Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menandakan komitmen serius pemerintah dalam memberantas praktik pungutan liar di lingkungan instansi publik. Kemudian, langkah ini juga menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran imigrasi di Indonesia untuk menjaga integritas dan profesionalisme.
Kemenimipas melalui Direktorat Kepatuhan Internal terus memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Intinya, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap wisatawan asing yang masuk ke Indonesia mendapatkan pelayanan yang adil, profesional, dan bebas dari praktik pungli.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh di sektor imigrasi, mulai dari peningkatan sistem pengawasan, penguatan kode etik, hingga penegakan sanksi tegas bagi pelanggar. Hanya dengan langkah komprehensif seperti ini, Indonesia dapat membangun kembali kepercayaan publik dan wisatawan internasional terhadap integritas institusi imigrasi.
Kasus pungli Imigrasi Batam yang berujung pada pencopotan Hajar Aswad menjadi pengingat bahwa tidak ada toleransi untuk praktik korupsi dan pungutan liar di era modern ini. Pemerintah melalui Kemenimipas terus menunjukkan keseriusannya dengan menarik Aswad ke Jakarta untuk pemeriksaan menyeluruh, sementara oknum JS masih menjalani investigasi dari Ditjenim.
