Cikadu.id – Bareskrim Polri resmi membuka kanal pelaporan khusus bagi korban PT DSI melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketua Tim Penyidik PT DSI, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengumumkan langkah ini pada Kamis (2/4/2026) sebagai upaya mempercepat proses hukum dan memastikan korban mendapatkan haknya.
Kanal LPSK ini menjadi wadah resmi bagi para lender atau investor yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan mereka. Selain itu, mekanisme ini juga memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan hukum yang jelas ketika kasus berlanjut ke tahap persidangan.
Fungsi Kanal Laporan LPSK untuk Korban PT DSI
LPSK memiliki peran krusial dalam menampung dan memverifikasi setiap laporan yang masuk dari para korban PT DSI. Susatyo menjelaskan bahwa pihaknya merancang sistem ini agar korban tidak hanya sekadar melapor, tetapi juga memperoleh kepastian hukum.
“LPSK akan memverifikasi laporan tersebut, sehingga korban mendapatkan ketetapan hukum saat perkara berlanjut ke persidangan,” ungkap Susatyo kepada wartawan.
Dengan demikian, setiap lender yang melaporkan kasusnya melalui kanal LPSK berpeluang mendapatkan pengaturan restitusi atau ganti rugi yang jelas. Mekanisme ini memberikan harapan bagi ribuan korban yang selama ini merasa tidak mendapatkan kejelasan nasib investasi mereka.
Restitusi dan Ganti Rugi bagi Para Lender
Salah satu poin penting dari kerja sama Bareskrim dengan LPSK adalah jaminan pengaturan restitusi bagi para korban. Susatyo menegaskan bahwa para lender yang melapor ke LPSK nantinya akan memperoleh pengaturan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.
“Sehingga para lender, para korban yang melaporkan kepada LPSK itu nanti akan diatur untuk restitusinya atau ganti ruginya,” jelas Susatyo.
Namun, proses restitusi ini bergantung pada jumlah aset yang berhasil penyidik sita dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tim penyidik terus berupaya memaksimalkan penyitaan aset agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh korban.
Tersangka Korporasi dan Penyitaan Aset PT DSI
Susatyo menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menargetkan individu sebagai tersangka dalam kasus PT DSI. Tim penyidik juga akan menetapkan tersangka korporasi untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dalam kasus ini.
Langkah ini penting mengingat skala kerugian yang dialami para lender cukup besar. Menariknya, penetapan tersangka korporasi memungkinkan penyidik menyita lebih banyak aset perusahaan, bukan hanya aset pribadi para pelaku.
“Kami berharap bahwa aset yang kami sita akan lebih banyak lagi sehingga bisa memenuhi rasa keadilan bagi para korban lender,” ungkap Susatyo dengan tegas.
Penyitaan aset ini menjadi kunci untuk memastikan para korban dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh dana yang mereka investasikan. Faktanya, semakin banyak aset yang berhasil penyidik sita, semakin besar pula kemungkinan korban mendapatkan restitusi penuh.
Keseriusan Bareskrim dalam Menangani Kasus PT DSI
Ketua Tim Penyidik menyatakan keseriusan penuh dalam menangani kasus PT DSI. Bahkan, Susatyo mengaku telah mempercepat proses penanganan agar para korban tidak terlalu lama menunggu kepastian hukum.
“Secara tegas saya mengatakan sangat serius dalam perkara ini, bahkan saya mempercepat proses penangannya,” tegasnya.
Percepatan proses ini mencakup koordinasi intensif dengan LPSK, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, tim penyidik juga terus melakukan penelusuran terhadap aliran dana dan aset-aset yang diduga hasil dari praktik yang merugikan para lender.
Keseriusan Bareskrim dalam menangani kasus ini memberikan angin segar bagi para korban yang selama ini merasa diabaikan. Dengan adanya kanal laporan LPSK dan komitmen penyidik untuk mempercepat proses, korban kini memiliki jalur yang lebih jelas untuk memperjuangkan hak mereka.
Pembukaan kanal laporan LPSK bagi korban PT DSI menandai langkah progresif dalam penegakan hukum kasus investasi bermasalah. Para lender kini memiliki wadah resmi untuk melaporkan kerugian mereka dan berharap mendapatkan restitusi yang adil. Dengan penetapan tersangka korporasi dan penyitaan aset yang lebih masif, Bareskrim menunjukkan komitmen serius untuk memulihkan kerugian para korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.
