Cikadu.id – BPJS Kesehatan menegaskan kredensialing dan rekredensialing fasilitas kesehatan menjadi mekanisme penting untuk memastikan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2026. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyampaikan proses ini bertujuan memastikan setiap fasilitas kesehatan yang bermitra mampu memberikan pelayanan aman, berkualitas, dan sesuai standar.
Rizzky menjelaskan seluruh fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melalui proses kredensialing. Tahapan ini merupakan penilaian awal untuk memastikan fasilitas kesehatan memenuhi kualifikasi dalam memberikan layanan kepada peserta JKN.
“Dalam menjalin kerja sama, setiap faskes wajib melalui proses kredensialing. Ini merupakan tahap penilaian awal untuk memastikan fasilitas kesehatan memenuhi kualifikasi dalam memberikan layanan kepada peserta JKN,” ujar Rizzky dalam keterangan resmi, Rabu (1 April 2026).
Ribuan Fasilitas Kesehatan Telah Lolos Kredensialing BPJS
Hingga saat ini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 23.532 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Fasilitas tersebut mencakup puskesmas, klinik, dan praktik dokter mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, terdapat pula 3.189 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), termasuk rumah sakit pemerintah dan swasta. Menurut Rizzky, jumlah tersebut menunjukkan seluruh fasilitas kesehatan yang bermitra telah melalui proses seleksi dan penilaian ketat.
Dengan demikian, fasilitas kesehatan tersebut telah memenuhi kriteria dan layak memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Nah, angka ini mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan dalam menjaga mutu layanan kesehatan bagi lebih dari 250 juta peserta JKN di seluruh Indonesia.
Proses Kredensialing yang Transparan dan Objektif
Dalam proses kredensialing dan rekredensialing, BPJS Kesehatan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan penilaian objektif. Proses ini tidak BPJS Kesehatan lakukan sendirian, melainkan bekerja sama dengan dinas kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan.
“Proses ini BPJS Kesehatan lakukan secara transparan dengan melibatkan pihak terkait sesuai mandat regulasi Program JKN. Hasil penilaian tim dasarkan pada indikator yang terukur dan merupakan keputusan bersama tim, sehingga dapat BPJS Kesehatan pertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegas Rizzky.
Oleh karena itu, setiap hasil kredensialing mencerminkan penilaian komprehensif yang melibatkan berbagai perspektif dan kompetensi. Faktanya, pendekatan multi-stakeholder ini memastikan tidak ada bias dalam proses penilaian fasilitas kesehatan.
Rekredensialing Berkala untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan
BPJS Kesehatan melakukan rekredensialing secara berkala sebagai bagian dari pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan. Melalui mekanisme tersebut, fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan seiring dengan perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.
“Kredensialing menjadi momentum evaluasi bagi faskes untuk terus berbenah dan beradaptasi. BPJS Kesehatan ingin memastikan bahwa kualitas layanan tidak stagnan, tetapi terus meningkat,” imbuh Rizzky.
Menariknya, proses rekredensialing ini juga mendorong fasilitas kesehatan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan standar pelayanan terkini. Dengan begitu, peserta JKN dapat menikmati layanan kesehatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Indikator Penilaian Kredensialing yang Komprehensif
Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Noor Arida Sofiyana, menilai kredensialing tidak hanya menjadi pemenuhan aspek administratif. Lebih dari itu, proses ini merupakan upaya bersama untuk menjaga kualitas layanan kesehatan.
- Kompetensi dan kecukupan sumber daya manusia yang memadai
- Kesiapan sarana dan prasarana medis yang lengkap
- Kepatuhan terhadap standar akreditasi nasional dan internasional
- Keselamatan pasien sebagai prioritas utama
- Waktu tunggu pasien yang efisien
- Integrasi sistem digital untuk pelayanan modern
Arida juga menilai penguatan kredensialing yang mencakup indikator kinerja layanan menjadi langkah positif. Jadi, proses ini mendorong pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi seluruh peserta JKN.
Transformasi Digital Perkuat Kredensialing BPJS Kesehatan
Transformasi digital yang terus BPJS Kesehatan dorong akan semakin memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Arida mendorong penguatan mekanisme kredensialing melalui digitalisasi proses dan penyempurnaan instrumen penilaian.
Digitalisasi ini fokus pada aspek mutu layanan yang lebih terukur dan transparan. Keterlibatan asosiasi dalam penyusunan indikator dan evaluasi sistem menjadi penting agar kebijakan yang pemerintah hasilkan semakin implementatif.
“Kami harap sinergi tersebut terus berlanjut sehingga asosiasi faskes dengan BPJS Kesehatan bisa menyamakan persepsi untuk menghadirkan pelayanan yang mengedepankan mutu bagi peserta,” tegas Arida.
Akibatnya, peserta JKN dapat merasakan manfaat langsung dari integrasi sistem digital, mulai dari pendaftaran online hingga akses rekam medis elektronik yang terintegrasi.
Kredensialing BPJS Gratis, Waspada Praktik Pungutan Liar
BPJS Kesehatan menegaskan dalam pelaksanaan kredensialing dan rekredensialing, pihaknya tidak memungut biaya apa pun dari fasilitas kesehatan. Proses penilaian dan evaluasi sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya administrasi atau biaya tersembunyi lainnya.
Namun, jika masyarakat atau fasilitas kesehatan menemukan praktik yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur, laporan dapat segera masyarakat sampaikan. BPJS Kesehatan menyediakan portal khusus untuk pelaporan pelanggaran di https://wbs.bpjs-kesehatan.go.id/web/site/beranda.
Pelapor perlu menyertakan kronologi kejadian serta bukti pendukung agar BPJS Kesehatan dapat segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam seluruh proses kredensialing fasilitas kesehatan.
Pada akhirnya, kredensialing BPJS Kesehatan menjadi fondasi penting dalam menjaga mutu layanan JKN. Melalui proses penilaian yang ketat, transparan, dan melibatkan berbagai pihak, BPJS Kesehatan memastikan seluruh peserta JKN mendapatkan layanan kesehatan berkualitas dari fasilitas kesehatan yang kompeten dan terpercaya.
