Cikadu.id – Pemerintah Mesir memberlakukan aturan penutupan paksa untuk tempat usaha ritel dan tempat makan pada pukul 21.00 waktu setempat setiap malam. Kebijakan ini berlaku selama sebulan ke depan, mulai Sabtu (29 Maret 2026), sebagai respons terhadap lonjakan harga energi yang menghantam negara Piramida tersebut.
BBC melaporkan pada Minggu (29/3/2026), langkah drastis ini menjadi bagian dari serangkaian upaya pemerintah Mesir untuk menekan konsumsi energi di tengah krisis pasokan global. Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly menyebut situasi ini sebagai “langkah-langkah luar biasa” yang harus negara ambil.
Rangkaian Kebijakan Penghematan Energi Mesir
Selain menutup operasional bisnis lebih awal, pemerintah Mesir juga menerapkan beberapa langkah penghematan energi lainnya. Otoritas setempat akan meredupkan lampu jalan dan iklan di pinggir jalan untuk mengurangi konsumsi listrik.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah selama satu hari dalam seminggu pada April 2026. Kebijakan work from home ini akan berlaku bagi banyak pekerja di sektor pemerintahan dan swasta untuk memangkas penggunaan energi transportasi dan perkantoran.
Krisis Energi Akibat Blokade Selat Hormuz
Mesir mengalami dampak berat dari konflik Timur Tengah dan blokade efektif Selat Hormuz. Jalur pelayaran utama untuk minyak dan gas alam cair ini mengalami hambatan serius yang memicu kelangkaan pasokan energi global.
Harga minyak global meroket sejak pasokan melalui jalur air tersebut hampir terhenti total. Bahkan, para ahli ekonomi mengkhawatirkan adanya efek domino pada harga makanan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya jika situasi ini tidak segera menemukan solusi.
Meski begitu, Mesir tidak terlibat langsung dalam perang tersebut. Namun, ketergantungan negara ini pada bahan bakar impor membuatnya sangat rentan terhadap guncangan pasokan energi internasional.
Tagihan Energi Mesir Melonjak Dua Kali Lipat
Perdana Menteri Mostafa Madbouly mengungkapkan fakta mengejutkan pada hari Sabtu. Tagihan bensin Mesir saja meningkat lebih dari dua kali lipat hanya dalam tempo dua bulan.
Dari angka Januari 2026, tagihan bensin negara ini melompat menjadi USD 2,5 miliar atau setara Rp 42,43 triliun pada Maret 2026. Perhitungan ini menggunakan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.980 (setara 1,9 miliar poundsterling).
Lonjakan drastis ini memaksa pemerintah Mesir mengambil keputusan sulit untuk membatasi aktivitas ekonomi demi menjaga stabilitas keuangan negara. Alhasil, bisnis ritel dan restoran harus merelakan kehilangan jam operasional malam yang biasanya menjadi waktu puncak transaksi.
Sektor Pariwisata Dapat Pengecualian Khusus
Di tengah berbagai pembatasan ketat, pemerintah Mesir memberikan pengecualian untuk hotel dan tempat wisata. Sektor ini tidak perlu mengikuti aturan penutupan jam 9 malam maupun kebijakan penghematan energi lainnya.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pariwisata menyumbang sekitar sepersepuluh dari total perekonomian Mesir. Dengan kata lain, industri wisata menjadi tulang punggung ekonomi negara yang tidak bisa pemerintah korbankan begitu saja.
Pemerintah Mesir tampaknya berusaha mencari keseimbangan antara penghematan energi dan menjaga roda ekonomi tetap berputar. Sektor pariwisata menjadi prioritas untuk tetap beroperasi normal demi menarik devisa asing yang sangat negara butuhkan di masa krisis ini.
Kebijakan drastis Mesir untuk menghadapi kenaikan harga energi 2026 ini menunjukkan betapa seriusnya dampak krisis energi global terhadap negara-negara berkembang. Penutupan bisnis jam 9 malam, peredupan lampu jalan, hingga work from home menjadi strategi bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang luar biasa. Menariknya, pemerintah tetap melindungi sektor pariwisata sebagai penopang ekonomi utama, membuktikan bahwa setiap keputusan kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional.
