Cikadu.id – Pemerintah resmi memangkas anggaran perjalanan dinas ASN hingga 70 persen mulai April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan langkah penghematan energi ini untuk mengantisipasi dampak perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Airlangga menegaskan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri mencapai 50 persen, sementara perjalanan dinas luar negeri dipangkas hingga 70 persen. Kebijakan ini berlaku mulai April 2026 dan pemerintah akan mengevaluasinya setelah berjalan dua bulan.
“Efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers daring pada Selasa (31/3) malam.
Skema Penghematan Energi untuk Aparatur Sipil Negara
Selain memangkas anggaran perjalanan dinas ASN, pemerintah juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk seluruh aparatur sipil negara. Kebijakan WFH ini akan berlaku setiap hari Jumat dan pemerintah akan mengaturnya melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Tidak hanya itu, kebijakan ini juga bertujuan mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pemerintah berharap ASN dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja sambil menghemat energi.
Menariknya, pemerintah juga mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan car free day (CFD). Airlangga menjelaskan akan ada penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan ruas jalan dalam program CFD sesuai dengan karakter masing-masing daerah.
“Ada imbauan penambahan jumlah hari durasi waktu dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day sesuai dengan karakter masing-masing, dan ini akan diatur oleh SE dalam negeri,” jelas Airlangga.
Pembatasan Kendaraan Dinas dan Dorongan Transportasi Publik
Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk keperluan operasional dan kendaraan listrik. Langkah ini sejalan dengan upaya mendorong ASN untuk beralih ke transportasi publik.
Airlangga menekankan pentingnya transformasi publik dalam mengurangi penggunaan kendaraan dinas. “Dan mendorong menggunakan transformasi publik jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga.
Dengan demikian, pemerintah berharap ASN dapat memberikan contoh nyata dalam menghemat energi sekaligus mengurangi kemacetan di kota-kota besar. Kebijakan ini juga mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Indonesia.
Penerapan WFH untuk Sektor Swasta dan Pengecualian
Untuk perusahaan swasta, penerapan WFH akan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Airlangga menjelaskan bahwa aturan ini akan mengacu pada Surat Edaran yang Menteri Ketenagakerjaan keluarkan.
“Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha peraturan melalui surat edaran menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” ujar Airlangga.
Namun, pemerintah mengecualikan beberapa sektor dari penerapan skema WFH ini. Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap beroperasi normal. Begitu pula dengan sektor strategis yang meliputi industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Pengecualian ini pemerintah berikan mengingat sektor-sektor tersebut memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, sektor-sektor ini tetap memerlukan kehadiran fisik karyawan untuk memastikan layanan berjalan optimal.
Kebijakan Pendidikan Tetap Prioritaskan Pembelajaran Tatap Muka
Di sisi lain, Airlangga memastikan sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka atau luar jaringan (luring) secara normal. Kebijakan ini berlaku di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah dengan durasi 5 hari dalam seminggu.
Pemerintah juga tidak memberlakukan pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga yang berkaitan dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya. Keputusan ini pemerintah ambil untuk memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan berkualitas dan pengalaman belajar yang optimal.
Sementara itu, untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan dengan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Fleksibilitas ini pemerintah berikan mengingat mahasiswa tingkat akhir memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Potensi Penghematan Capai Rp 59 Triliun
Airlangga mengungkapkan bahwa kebijakan penghematan energi ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah. Potensi penghematan yang langsung berdampak pada APBN mencapai Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM.
Lebih dari itu, total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi hemat hingga Rp 59 triliun. Angka fantastis ini menunjukkan betapa besar dampak ekonomi dari kebijakan efisiensi energi yang pemerintah terapkan.
“Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah 6,2 T berupa penghematan kompensasi BBM. Sedangkan total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun,” kata Airlangga.
Penghematan ini tidak hanya bermanfaat untuk keuangan negara, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Dengan berkurangnya konsumsi BBM, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor lain yang lebih produktif.
Evaluasi Kebijakan Setelah Dua Bulan Implementasi
Pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi seluruh kebijakan penghematan energi ini setelah berjalan selama dua bulan. Evaluasi ini akan mencakup efektivitas pemangkasan perjalanan dinas ASN, implementasi WFH, serta dampak pembatasan kendaraan dinas terhadap penghematan energi nasional.
Faktanya, evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai target tanpa mengganggu produktivitas kerja ASN dan stabilitas pelayanan publik. Pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan kebijakan ini ke depannya.
Kebijakan pemangkasan perjalanan dinas ASN hingga 70 persen ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Dengan kombinasi WFH, pembatasan kendaraan dinas, dan optimalisasi transportasi publik, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah sambil mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Evaluasi dua bulan ke depan akan menentukan kelanjutan dan penyempurnaan kebijakan ini untuk mencapai efisiensi energi yang maksimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
