Cikadu.id – Komisi I DPR mendesak TNI melakukan evaluasi menyeluruh setelah tiga prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon pada akhir Maret 2026. Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono menyatakan evaluasi itu perlu mencakup perubahan strategi operasi di wilayah konflik tersebut.
Dave Laksono menyampaikan pernyataan ini di kompleks DPR Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. Menurutnya, gugurnya prajurit TNI menunjukkan situasi keamanan di Lebanon Selatan semakin memburuk.
Politikus Partai Golkar ini mengusulkan dua opsi strategis untuk melindungi personel. Pertama, TNI bisa mengurangi jumlah pasukan secara bertahap. Kedua, mengubah pola operasi agar prajurit tetap berada di dalam markas saja.
DPR Desak Perubahan Strategi TNI di Lebanon
Dave Laksono mendorong Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI memetakan ulang tugas serta operasi prajurit militer di Lebanon. Langkah ini menurutnya sangat mendesak mengingat eskalasi konflik antara kelompok Hizbullah dan Israel masih terus bergejolak.
“Apakah perlahan TNI kurangi jumlahnya atau operasinya TNI ubah menjadi tetap berada di dalam markas,” ujar Dave memberikan dua alternatif kepada Kemhan dan Mabes TNI.
Selain itu, Dave juga meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian operasi perdamaian sementara waktu. Menurutnya, keputusan ini perlu pemerintah ambil jika situasi di Lebanon belum kondusif dan aman untuk pasukan Indonesia.
“Kalau memang kondisi tidak bisa pemerintah nyatakan aman, mungkin sebaiknya operasi TNI hentikan terlebih dahulu sampai situasi benar-benar kondusif,” tegas Dave. Dia menambahkan definisi misi operasi juga perlu pihak terkait rumuskan ulang sebelum pasukan kembali bertugas.
800 Prajurit TNI di Misi UNIFIL Perlu Perlindungan Maksimal
Dave menekankan perlunya perlindungan maksimal bagi personel TNI yang bertugas di Lebanon. Saat ini, sekitar 800 prajurit TNI bergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Keselamatan mereka menjadi prioritas utama yang negara harus lindungi.
Jumlah pasukan yang cukup besar ini membuat Dave semakin khawatir akan keamanan mereka. Terlebih lagi, intensitas pertempuran di Lebanon Selatan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Oleh karena itu, Dave menilai evaluasi strategi bukan sekadar wacana. Ini merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan ratusan prajurit Indonesia yang bertugas di zona konflik.
Menariknya, Dave juga menyoroti aspek diplomatik dari misi perdamaian ini. Meski Indonesia punya komitmen kuat terhadap perdamaian dunia, keselamatan anak bangsa tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.
Kemhan Konfirmasi Insiden Serangan di Lebanon Selatan
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, mengkonfirmasi insiden yang menewaskan prajurit TNI tersebut. Rico mengatakan dua prajurit terkena serangan akibat meningkatnya intensitas pertempuran di Lebanon Selatan.
“Insiden di wilayah Lebanon Selatan berdampak pada personel Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas pengawalan untuk mendukung kegiatan operasional UNIFIL,” kata Rico dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 31 Maret 2026.
Rico menjelaskan bahwa penyebab kejadian masih dalam proses pendalaman. Hingga saat ini, pihak UNIFIL masih menginvestigasi penyebab pasti kejadian yang menyebabkan prajurit TNI gugur tersebut.
Namun, yang jelas personel TNI tersebut sedang menjalankan tugas pengawalan rutin ketika insiden terjadi. Mereka mendukung kegiatan operasional UNIFIL di wilayah yang memang rawan konflik.
Selain tiga prajurit yang gugur, Rico juga mengkonfirmasi dua prajurit TNI lainnya mengalami luka berat. Kedua prajurit tersebut telah mendapat penanganan intensif di fasilitas kesehatan di Beirut, Lebanon.
DPR Desak Investigasi Mendalam Soal Ranjau
Dave Laksono mendesak agar pihak terkait melakukan investigasi khusus dan mendalam terkait insiden ini. Investigasi harus mencakup beberapa aspek penting, mulai dari penyebab serangan, perlintasan personel penjaga perdamaian, hingga keberadaan ranjau yang diduga ada di daerah pos UNIFIL.
“Kalau memang itu perlintasan umum lalu ada pihak yang tanam ranjau, berarti ada pelanggaran perang,” ujar Dave dengan tegas. Dia menilai jika ranjau memang sengaja pihak tertentu tanam di jalur yang pasukan perdamaian gunakan, maka itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum perang internasional.
Dave menekankan investigasi harus transparan dan melibatkan pihak internasional. Hasil investigasi nantinya bisa menjadi dasar untuk menentukan langkah strategis selanjutnya, termasuk apakah Indonesia perlu menarik pasukannya dari misi UNIFIL.
Faktanya, misi perdamaian PBB seharusnya memberikan perlindungan bagi pasukan yang bertugas. Namun, insiden ini menunjukkan bahwa risiko yang personel TNI hadapi di Lebanon sangat tinggi dan melampaui perhitungan awal.
Situasi Konflik Hizbullah-Israel Masih Bergejolak
Latar belakang gugurnya prajurit TNI tidak bisa pihak terkait lepaskan dari eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel yang masih terus bergejolak. Wilayah Lebanon Selatan menjadi zona panas pertempuran antara kedua pihak.
Dave Laksono menilai situasi ini membuat tugas pasukan perdamaian semakin berisiko. Meski UNIFIL punya mandat dari PBB, personel di lapangan tetap rentan terkena dampak pertempuran.
Oleh karena itu, pemetaan ulang strategi menjadi sangat krusial. TNI perlu menyesuaikan pola operasi dengan dinamika konflik terkini agar bisa melindungi personelnya dengan lebih baik.
Dengan demikian, evaluasi yang DPR minta bukan hanya soal teknis operasi. Ini juga menyangkut perhitungan risiko strategis dan keputusan politik luar negeri Indonesia dalam misi perdamaian internasional.
Intinya, gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi ulang keterlibatannya dalam misi UNIFIL. Keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan strategis ke depan.
