Cikadu.id – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan kesiapannya membuat regulasi baru terkait film Indonesia dan layanan streaming pada April 2026. Regulasi ini bertujuan mencegah film Indonesia masuk platform streaming seperti Netflix terlalu cepat setelah tayang di bioskop.
Fadli menilai praktik penayangan film di streaming yang terlalu dini bisa membahayakan keberlangsungan bisnis bioskop di Tanah Air. Sektor perbioskopan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga penutupan bioskop akan berdampak luas pada perekonomian.
“Bioskop bisa tutup lama-lama kalau orang sudah mulai nonton langsung di gadget,” ujar Fadli saat memberikan keterangan di Jakarta pada Rabu (1/4), mengutip laporan Antara.
Rencana Regulasi Film Indonesia Streaming Empat Bulan
Fadli Zon menegaskan dukungannya terhadap regulasi yang memberikan hak eksklusif penayangan film di bioskop selama empat bulan penuh. Langkah ini akan memberi ruang nafas bagi jaringan bioskop untuk memaksimalkan pendapatan dari setiap judul film.
Meski begitu, Menteri Kebudayaan berencana melakukan diskusi mendalam dengan para produser film terlebih dahulu. Diskusi ini penting untuk mencari titik temu antara kepentingan industri bioskop dan fleksibilitas produser dalam monetisasi karya mereka.
Selama ini, film yang tayang di bioskop Indonesia sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas. Film yang mampu menarik penonton dalam jumlah besar akan bertahan lebih lama di layar lebar, sementara yang kurang laku cepat tergusur.
Masalah Keterbatasan Layar dan Persaingan Ketat
Realitas industri bioskop Indonesia menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal. Jumlah layar bioskop masih sangat terbatas, sedangkan produksi film Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.
Akibatnya, ruang persaingan menjadi sangat sempit dan brutal. Produser yang filmnya gagal menarik penonton dalam hitungan hari harus rela filmnya segera turun dari bioskop.
Tidak hanya itu, para produser kemudian memilih jalan pintas dengan menjual hak siar filmnya kepada layanan streaming. Strategi ini memang memberikan pemasukan cepat, namun secara jangka panjang mengancam ekosistem perbioskopan nasional.
Praktik Serupa Resahkan Industri Global
Kekhawatiran serupa juga pernah menghantui industri film Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Warner Bros sempat menjadi incaran Netflix untuk akuisisi konten, yang membuat pebisnis bioskop merasa kehilangan posisi tawar.
Pelaku industri bioskop AS mengeluhkan mereka tidak bisa lagi memasang film dalam durasi panjang. Pendapatan bioskop menurun drastis karena penonton lebih memilih menunggu film tayang di platform streaming.
Fadli juga menyoroti kondisi di Eropa yang semakin memprihatinkan. “Di Eropa orang susah masuk datang ke bioskop lagi, sangat sedikit. Banyak bioskop yang tutup,” ungkap Fadli.
Bahkan Korea Selatan yang memiliki industri film sangat maju juga mengalami penurunan jumlah penonton bioskop. “Di Korea juga sekarang meskipun filmnya luar biasa kemana-mana tetapi orang yang datang ke bioskop sudah sangat sedikit,” tambah Menteri Kebudayaan.
Sistem Brutal Industri Film Indonesia Menurut Pengamat
Pengamat film Hikmat Darmawan pada Januari 2026 memberikan analisis tajam mengenai kondisi industri perfilman nasional. Menurutnya, industri film Indonesia saat ini bergantung pada sistem yang brutal dan tidak sehat.
Hikmat menjelaskan jumlah film yang ingin tayang di bioskop sangat banyak, sementara sarana ekshibisi masih sangat terbatas. Kondisi ini menciptakan kompetisi yang tidak adil bagi produser, khususnya pendatang baru.
“Bayangkan, hari pertama tayang adalah Kamis. Jika pada hari kedua tingkat okupansinya dianggap tidak memadai, film bisa langsung dicopot,” papar Hikmat dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Hikmat menegaskan sistem ini sama sekali tidak memandang kualitas produksi dari film yang penonton saksikan. Film berkualitas tinggi pun bisa bernasib sama dengan film asal-asalan jika gagal menarik massa dalam waktu singkat.
Hambatan Struktural dan Investor Dirugikan
Hikmat Darmawan menyebut industri film Indonesia saat ini terjebak dalam sistem yang justru menghambat perkembangan kualitas perfilman nasional. Beberapa masalah mendasar meliputi jumlah layar yang tidak sebanding dengan jumlah produksi film, masalah kualitas yang inkonsisten, hingga persoalan dominasi kelompok tertentu.
Secara hukum, setiap film yang sudah mendapat izin edar memang wajib pengelola bioskop putar. Namun undang-undang tidak menentukan kapan waktu pemutaran harus berlangsung.
Celah regulasi ini menciptakan masalah baru yang merugikan. “Akibatnya, ada film yang baru diputar setelah 3 hingga 6 tahun, yang tentu saja merugikan investor, terutama investor baru,” ungkap Hikmat.
Penundaan penayangan selama bertahun-tahun membuat modal yang sudah produser keluarkan tidak bisa kembali. Film yang relevan pada saat produksi bisa menjadi basi ketika akhirnya tayang bertahun-tahun kemudian.
Urgensi Regulasi yang Seimbang
Rencana Fadli Zon untuk membuat regulasi jeda empat bulan sebelum film masuk streaming menjadi langkah yang strategis. Regulasi ini bisa memberikan perlindungan bagi industri bioskop yang menyerap ribuan tenaga kerja di Indonesia.
Di sisi lain, regulasi juga perlu mempertimbangkan kepentingan produser yang membutuhkan fleksibilitas monetisasi. Banyak produser independen mengandalkan pendapatan dari streaming untuk menutup biaya produksi, terutama jika film mereka gagal bertahan lama di bioskop.
Oleh karena itu, diskusi antara pemerintah, produser, dan jaringan bioskop menjadi kunci keberhasilan regulasi ini. Semua pihak perlu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi ekosistem perfilman Indonesia.
Dengan regulasi yang tepat, Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara maju yang terlambat mengantisipasi disrupsi digital. Keseimbangan antara kepentingan bioskop dan platform streaming akan menentukan masa depan industri film Indonesia di era digital 2026 dan seterusnya.
