Cikadu.id – Komisi II DPR RI memberikan apresiasi sekaligus evaluasi kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra dalam Rapat Dengar Pendapat pada Senin, 30 Maret 2026. Satgas PRR berhasil menekan jumlah pengungsi hingga 99,99 persen dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Rapat melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi komprehensif terhadap kinerja pemulihan pascabencana banjir yang melanda Sumatra sejak awal 2026.
Meski apresiasi mengalir, DPR juga menyampaikan sejumlah catatan kritis. Terutama terkait transparansi rencana kerja dan pendekatan pencegahan bencana jangka panjang.
Apresiasi DPR dengan Catatan Kritis untuk Satgas PRR
Wahyudin Noor Aly, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional, menilai Satgas PRR telah bekerja maksimal merespons dampak bencana. Namun, legislator yang akrab disapa Goyud ini mengakui tidak semua pihak merasa puas dengan hasil yang sudah tim capai.
“Kami juga sangat paham, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mendagri berupaya untuk maksimal mungkin, tapi mungkin tidak semuanya memuaskan semua pihak,” ujar Wahyudin.
Lebih dari itu, Goyud mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penanganan pascabencana. Menurutnya, pemerintah perlu menelusuri penyebab utama banjir agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Pemerintah juga perlu menelusuri penyebab utama banjir. Langkah tersebut penting agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Senada dengan Goyud, anggota Komisi II lainnya, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, memahami proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu. Akan tetapi, ia menyoroti pentingnya informasi publik tentang rencana dan target kerja Satgas PRR.
“Apakah sudah ada blue print supaya relnya jelas? Kita mau tahu planning pemerintah seperti apa,” tanya Deddy. Ia menekankan rencana kerja sangat krusial agar rakyat terdampak tidak berlarut-larut merasakan penderitaan sebagai pengungsi.
Deddy berharap akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas langkah pemulihan lebih detail. “Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus mengetahui bahwa ada tahapan-tahapan yang akan dijalankan,” imbuhnya.
Pencapaian Luar Biasa Satgas PRR Pascabencana Sumatra
Mendagri Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabanjir di Sumatra yang Satgas PRR tangani sejak awal Januari 2026. Mantan Kapolri ini menyebutkan jumlah pengungsi berhasil tim tekan secara signifikan dalam waktu relatif singkat.
Pada masa tanggap darurat Desember 2025, data mencatat jumlah pengungsi mencapai 2.108.582 jiwa. Angka tersebut kemudian turun drastis menjadi 12.994 jiwa pada 17 Februari 2026.
Bahkan, kini hanya tersisa 171 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian, seluruhnya berlokasi di Aceh. Dengan demikian, Satgas PRR mampu menurunkan jumlah pengungsi hingga sekitar 99,99 persen, atau hampir 100 persen.
Capaian ini menunjukkan kerja keras luar biasa tim dalam memulihkan kehidupan masyarakat korban bencana. Penurunan jumlah pengungsi yang masif ini membuktikan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Progres Hunian Sementara dan Dana Tunggu Hunian
Satgas PRR juga terus menyiapkan hunian sementara (Huntara) untuk para korban. Dalam laporan Satgas PRR per 26 Maret 2026, Huntara yang rampung sudah mencapai 84 persen.
Dari target total 19.351 unit yang pemerintah rencanakan, sebanyak 16.305 unit telah tim selesaikan dan siap huni. Angka ini menunjukkan komitmen serius pemerintah memastikan setiap keluarga korban mendapat tempat tinggal layak.
Khusus untuk Aceh Tamiang, Satgas PRR menyiapkan solusi menempatkan 26 keluarga ke hunian sementara. Tim menargetkan hunian ini layak huni dalam waktu dua pekan ke depan.
Sementara itu, 17 keluarga di Kabupaten Bireuen akan mendapat hunian tetap sesuai permintaan masyarakat setempat. Meski begitu, proses pembangunan hunian permanen ini pemerintah perkirakan memerlukan waktu cukup lama.
Sembari menunggu hunian selesai, Satgas memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per tiga bulan. Dana ini membantu keluarga korban memenuhi kebutuhan dasar selama masa transisi.
Mobilisasi Ribuan Praja IPDN dan ASN Kemendagri
Tito juga menyampaikan unsur pendukung dalam percepatan pemulihan bencana. Salah satunya pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Satgas PRR, baik di Jakarta maupun di Aceh.
Selain itu, Kemendagri melakukan langkah proaktif dengan mendatangi langsung masyarakat. Tim memberikan layanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.
Satgas PRR juga mengerahkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan ASN Kemendagri dalam tiga gelombang besar. Gelombang pertama melibatkan 862 praja IPDN dan 277 ASN Kemendagri.
Kemudian, gelombang kedua mengirim 720 praja IPDN dan 43 ASN Kemendagri ke lokasi bencana. Adapun gelombang ketiga melibatkan 733 praja IPDN dan 37 ASN Kemendagri.
Mereka bergotong royong membersihkan lumpur agar fasilitas umum dan rumah warga dapat kembali masyarakat gunakan. Kehadiran ribuan tenaga muda ini mempercepat proses pemulihan di lapangan.
Total, pemerintah telah mengerahkan 2.315 praja IPDN dan 357 ASN Kemendagri sepanjang operasi pemulihan. Angka ini menunjukkan skala mobilisasi sumber daya manusia yang masif untuk membantu korban bencana.
Komitmen Pemulihan Komprehensif di Semua Sektor
Selain menangani pengungsi dan pembangunan hunian, Satgas PRR berkomitmen mengakselerasi pemulihan dengan memastikan seluruh indikator kembali normal. Mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik dasar, konektivitas jalan, kegiatan ekonomi, hingga kebutuhan pokok masyarakat.
Upaya percepatan ini pemerintah tempuh melalui koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Pendekatan terpadu ini memastikan tidak ada sektor yang tertinggal dalam proses pemulihan.
Ternyata, tantangan terbesar bukan hanya membangun infrastruktur fisik. Tetapi juga memulihkan kehidupan ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat agar bisa kembali produktif.
Oleh karena itu, Satgas PRR memastikan akses jalan utama segera diperbaiki. Konektivitas ini vital agar distribusi bantuan logistik dan aktivitas ekonomi bisa berjalan lancar.
Layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas. Sekolah-sekolah dan puskesmas yang rusak segera tim rehabilitasi agar masyarakat bisa mengakses layanan esensial.
| Indikator Pemulihan | Target Satgas PRR 2026 |
|---|---|
| Pengungsi | Turun 99,99% (dari 2,1 juta menjadi 171 jiwa) |
| Hunian Sementara | 16.305 unit selesai (84% dari 19.351 unit) |
| Dana Tunggu Hunian | Rp1,8 juta per 3 bulan |
| Tenaga Lapangan | 2.315 praja IPDN + 357 ASN Kemendagri |
Kebutuhan pokok masyarakat seperti akses air bersih, listrik, dan pangan juga Satgas PRR pastikan terpenuhi. Distribusi bantuan sosial terus pemerintah salurkan kepada keluarga yang masih membutuhkan.
Menariknya, pendekatan pemulihan kali ini lebih holistik dibanding penanganan bencana sebelumnya. Pemerintah tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pemulihan psikososial dan ekonomi masyarakat.
Faktanya, bencana banjir Sumatra awal 2026 menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dengan lebih dari 2 juta jiwa mengungsi pada puncak krisis, respons cepat Satgas PRR patut masyarakat apresiasi.
Pada akhirnya, keberhasilan menurunkan 99,99 persen pengungsi dalam waktu kurang dari tiga bulan menunjukkan kapasitas pemerintah dalam manajemen bencana telah meningkat signifikan. Namun, catatan DPR tentang pentingnya pencegahan dan transparensi rencana kerja tetap relevan untuk perbaikan ke depan.
Satgas PRR kini memasuki fase krusial: memastikan 171 pengungsi terakhir di Aceh segera mendapat solusi permanen. Sekaligus menyelesaikan 3.046 unit hunian sementara yang masih dalam proses pembangunan agar target 100 persen rampung tercapai.
