Cikadu.id – Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah sektor pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) pada 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pengecualian ini dalam konferensi pers kebijakan mitigasi risiko dan antisipasi dinamika global pada Selasa, 31 Maret 2026.
Sektor yang dikecualikan mencakup layanan publik dan sektor strategis yang harus tetap beroperasi penuh dari kantor atau lapangan. Kebijakan ini berlaku meski pemerintah memberlakukan WFH satu hari seminggu bagi ASN lainnya sebagai langkah efisiensi energi.
Langkah pemerintah ini bertujuan memastikan layanan esensial tetap berjalan optimal sambil menghemat energi di tengah dinamika geopolitik global.
Daftar Sektor Pekerjaan yang Tidak Menerapkan WFH
Airlangga merinci sektor-sektor yang harus tetap bekerja dari kantor atau lapangan. Pertama, sektor layanan publik yang langsung melayani masyarakat tidak boleh menerapkan WFH.
Sektor layanan publik yang dikecualikan meliputi tiga bidang utama:
- Kesehatan: Rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan publik lainnya
- Keamanan: Kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum
- Kebersihan: Petugas kebersihan dan pengelolaan sampah
Selain itu, sektor strategis yang menopang perekonomian dan kebutuhan dasar masyarakat juga masuk dalam kategori pengecualian. Airlangga menegaskan sektor-sektor ini vital bagi keberlangsungan negara.
Sektor strategis yang harus tetap beroperasi penuh mencakup:
- Industri dan Produksi: Pabrik dan fasilitas manufaktur
- Energi: Pembangkit listrik, kilang minyak, dan infrastruktur energi
- Air: Pengelolaan air bersih dan sanitasi
- Bahan Pokok: Produksi dan distribusi makanan serta minuman
- Perdagangan: Pasar tradisional dan modern
- Transportasi: Bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal
- Logistik: Pergudangan dan distribusi barang
- Keuangan: Bank dan lembaga keuangan
“Sektor-sektor ini harus tetap beroperasi untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers tersebut.
Kebijakan WFH Satu Hari Seminggu untuk ASN
Meski sejumlah sektor dikecualikan, pemerintah tetap memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN di sektor lainnya. Kebijakan ini berlaku satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat.
Penerapan WFH ini mencakup ASN di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah mengatur pelaksanaannya melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Tujuan utama kebijakan ini adalah efisiensi energi dalam menghadapi konflik global yang berdampak pada harga energi. Dengan mengurangi aktivitas di kantor satu hari seminggu, pemerintah berharap bisa menghemat konsumsi listrik dan bahan bakar secara signifikan.
Namun, ASN yang bekerja di sektor pengecualian tetap harus masuk kantor atau lapangan sesuai jadwal normal mereka. Kebijakan WFH tidak berlaku bagi mereka mengingat sifat pekerjaan yang memerlukan kehadiran fisik.
Pembatasan Penggunaan Mobil Dinas dan Transportasi Publik
Pemerintah tidak hanya menerapkan WFH, tetapi juga membatasi penggunaan kendaraan dinas. Langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi mobilitas yang lebih komprehensif.
Airlangga menjelaskan pembatasan penggunaan mobil dinas mencapai 50 persen dari jumlah normal. Kebijakan ini berlaku untuk semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
Pengecualian hanya berlaku untuk dua kategori. Pertama, kendaraan yang digunakan untuk keperluan operasional mendesak. Kedua, mobil listrik yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Bersamaan dengan pembatasan mobil dinas, pemerintah aktif mendorong ASN menggunakan transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari. Kebijakan ini sejalan dengan upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak nasional.
“Kami dorong penggunaan transportasi publik seperti MRT, LRT, bus TransJakarta, dan moda transportasi massal lainnya,” tambah Airlangga.
Pembatasan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri
Selain efisiensi di dalam kota, pemerintah juga memangkas anggaran perjalanan dinas secara drastis. Kebijakan ini mencakup perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk perjalanan dinas dalam negeri, pemerintah memberlakukan pembatasan hingga 50 persen. Artinya, hanya setengah dari rencana perjalanan dinas yang akan mendapat persetujuan.
Sementara itu, pembatasan untuk perjalanan dinas luar negeri jauh lebih ketat, yaitu hingga 70 persen. Hanya perjalanan yang benar-benar esensial dan strategis yang akan pemerintah izinkan.
Kebijakan ini bertujuan menghemat anggaran negara sekaligus mengurangi jejak karbon dari transportasi udara. Pemerintah mengharapkan instansi-instansi dapat memaksimalkan teknologi komunikasi virtual untuk koordinasi dan rapat.
Penghematan dari pembatasan perjalanan dinas ini akan pemerintah alokasikan untuk program-program prioritas lainnya, terutama yang berkaitan dengan ketahanan energi dan ekonomi nasional.
Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Energi 2026
Kebijakan komprehensif ini pemerintah ambil sebagai respons terhadap dinamika global yang mempengaruhi harga energi dunia. Konflik geopolitik di berbagai belahan dunia telah mendorong harga minyak dan gas naik signifikan.
Indonesia sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energinya perlu mengambil langkah antisipatif. Efisiensi energi menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Melalui kebijakan WFH satu hari seminggu, pembatasan mobil dinas, dan pengurangan perjalanan dinas, pemerintah memperkirakan bisa menghemat konsumsi energi hingga miliaran rupiah per tahun. Penghematan ini akan membantu mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, pemerintah tetap memastikan sektor-sektor vital tidak terganggu operasionalnya. Pengecualian untuk sektor layanan publik dan strategis menunjukkan pemerintah memahami keseimbangan antara efisiensi dan keberlangsungan layanan esensial.
Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon dan upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan mengurangi mobilitas dan konsumsi energi fosil, Indonesia berkontribusi pada target global pengurangan gas rumah kaca.
Pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan ini dan melakukan evaluasi berkala. Jika diperlukan, penyesuaian akan pemerintah lakukan berdasarkan kondisi terkini dan dampak yang terukur dari kebijakan efisiensi energi ini.
