Cikadu.id – Tiga lembaga survei terkemuka Indonesia merilis hasil polling terbaru 2026 yang mengungkap penolakan mayoritas publik terhadap kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) secara bersama-sama mencatat angka 50,9 persen responden menolak keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Bloc of Prosperity (BoP) dan mengirim pasukan militer ke Gaza.
Hasil survei ini menjadi indikator kuat bahwa masyarakat Indonesia mempertanyakan arah kebijakan politik luar negeri pemerintahan Prabowo. Penolakan lebih dari setengah responden menunjukkan adanya gap antara visi pemerintah dengan sentimen publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam konflik geopolitik internasional.
Hasil Survei Tiga Lembaga Soal BoP Indonesia
LSI, Indikator, dan SMRC menggelar survei bersama pada Maret 2026 untuk mengukur persepsi publik terhadap kebijakan strategis pemerintah. Ketiga lembaga ini memiliki reputasi solid dalam riset opini publik Indonesia dan sering menjadi acuan para pemangku kebijakan.
Dari total responden yang tersebar di berbagai provinsi, angka 50,9 persen menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap dua kebijakan sekaligus: keanggotaan Indonesia dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan ke wilayah konflik Gaza. Sementara itu, sekitar 35 persen responden menyatakan dukungan, dan sisanya masih ragu atau tidak memberikan jawaban pasti.
Selain itu, survei juga mengungkap variasi penolakan berdasarkan demografi. Responden berusia 25-40 tahun menunjukkan tingkat penolakan lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Menariknya, responden dari kawasan urban cenderung lebih skeptis terhadap kebijakan ini dibanding mereka yang tinggal di pedesaan.
Mengapa Publik Menolak Kebijakan Bergabung BoP?
Beberapa faktor mendorong tingginya angka penolakan terhadap keputusan Presiden Prabowo untuk memasukkan Indonesia ke dalam Bloc of Prosperity. Pertama, masyarakat khawatir keterlibatan dalam blok geopolitik baru ini akan menarik Indonesia ke dalam konflik internasional yang tidak perlu.
Kedua, banyak pengamat dan publik mempertanyakan manfaat ekonomi dan politik yang bisa Indonesia peroleh dari keanggotaan BoP. Blok ini masih relatif baru dan belum terbukti memberikan keuntungan signifikan bagi anggotanya, berbeda dengan organisasi mapan seperti ASEAN atau G20.
Ketiga, rencana pengiriman pasukan ke Gaza memicu kekhawatiran tentang keselamatan tentara Indonesia. Meski pemerintah menyatakan misi ini bersifat kemanusiaan dan penjaga perdamaian, publik mengingat berbagai misi internasional sebelumnya yang berujung pada risiko keamanan bagi personel Indonesia.
Namun, di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa Indonesia perlu memainkan peran lebih aktif dalam panggung internasional. Menurut pemerintah, bergabung dengan BoP akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam isu-isu global, terutama yang berkaitan dengan keadilan bagi negara-negara berkembang.
Apa Itu BoP dan Mengapa Kontroversial?
Bloc of Prosperity (BoP) merupakan aliansi geopolitik yang lahir sebagai respons terhadap dinamika politik internasional pasca-COVID-19. Blok ini mengusung visi solidaritas negara-negara berkembang untuk menciptakan tatanan ekonomi dan politik global yang lebih adil.
BoP mengajak negara-negara anggotanya untuk saling mendukung dalam forum internasional, berbagi akses pasar, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek infrastruktur strategis. Konsep ini mirip dengan BRICS, namun fokus BoP lebih spesifik pada isu-isu kemanusiaan dan dekolonisasi ekonomi.
Akan tetapi, kritik terhadap BoP muncul dari berbagai kalangan. Beberapa pengamat menilai blok ini terlalu ideologis dan kurang pragmatis dalam pendekatan ekonominya. Terlebih lagi, komposisi negara anggota BoP mencakup beberapa negara dengan track record hak asasi manusia yang kontroversial, sehingga memicu pertanyaan tentang nilai-nilai yang dianut blok ini.
Oleh karena itu, keputusan Indonesia untuk bergabung tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral dengan negara-negara tertentu, tetapi juga pada citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Fakta bahwa lebih dari separuh responden survei menolak kebijakan ini menunjukkan public awareness yang cukup tinggi terhadap kompleksitas geopolitik.
Rencana Pengiriman Pasukan ke Gaza: Antara Solidaritas dan Risiko
Bagian kontroversial lain dari kebijakan Presiden Prabowo adalah rencana mengirim pasukan militer Indonesia ke Gaza. Pemerintah menyatakan misi ini bertujuan untuk mendukung upaya kemanusiaan dan penjagaan perdamaian di wilayah yang telah lama dilanda konflik.
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia konsisten menyuarakan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, mengirim pasukan militer ke zona konflik aktif merupakan langkah yang jauh lebih berani dan berisiko dibanding sekadar dukungan diplomatik.
Meski begitu, kekhawatiran publik terhadap keselamatan tentara Indonesia sangat beralasan. Gaza merupakan salah satu wilayah paling berbahaya di dunia, dengan eskalasi konflik yang bisa terjadi kapan saja. Pengalaman berbagai negara yang pernah mengirim pasukan penjaga perdamaian menunjukkan bahwa misi semacam ini tidak pernah sepenuhnya bebas risiko.
Selain itu, ada pertanyaan tentang kesiapan logistik dan dukungan internasional untuk misi ini. Apakah Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengevakuasi pasukan jika situasi memburuk? Apakah ada jaminan keamanan dari komunitas internasional? Pertanyaan-pertanyaan ini belum sepenuhnya terjawab, dan hal inilah yang memicu keraguan publik.
Implikasi Politik bagi Pemerintahan Prabowo
Hasil survei LSI, Indikator, dan SMRC ini memberikan sinyal peringatan bagi pemerintahan Prabowo. Penolakan mayoritas publik terhadap kebijakan luar negeri strategis menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah perlu ditingkatkan.
Pemerintah perlu menjelaskan secara lebih detail tentang rasional di balik keputusan bergabung dengan BoP dan mengirim pasukan ke Gaza. Publik berhak mendapatkan informasi komprehensif tentang analisis cost-benefit, roadmap implementasi, dan mitigasi risiko yang telah pemerintah siapkan.
Lebih dari itu, angka 50,9 persen penolakan ini bisa berdampak pada elektabilitas koalisi pemerintah jika tidak segera direspons dengan kebijakan komunikasi yang efektif. Pada akhirnya, legitimasi kebijakan luar negeri tidak hanya datang dari pertimbangan strategis elite politik, tetapi juga dari dukungan rakyat.
Jika pemerintah tetap melanjutkan kebijakan ini tanpa mendengarkan aspirasi publik, risiko ketidakpuasan politik akan meningkat. Sebaliknya, jika pemerintah membuka ruang dialog dan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan, legitimasi kebijakan akan jauh lebih kuat. Fakta bahwa tiga lembaga survei terkemuka mencatat angka penolakan yang sama menunjukkan bahwa ini bukan sekadar noise politik, melainkan sentimen publik yang perlu pemerintah tanggapi dengan serius.
