Cikadu.id – Perum Bulog memastikan target penyerapan beras 2026 sebesar 4 juta ton gabah dan beras petani dapat perusahaan capai melalui kolaborasi masif berbagai pihak. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan komitmen ini saat memimpin panen raya musim tanam pertama tahun 2026 di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu 4 April 2026.
Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap empat juta ton produksi petani dengan melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga masyarakat luas. Ahmad Rizal menegaskan bahwa pencapaian target ini bukan hanya tanggung jawab Bulog semata.
“Hari ini, kami hadir melakukan panen di Ngawi untuk memastikan bahwa capaian target empat juta ton ke depan, harus benar-benar terwujud sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui peran banyak pihak,” ujar Ahmad Rizal seperti dilansir dari Antara.
Stok Cadangan Beras Capai 4,4 Juta Ton
Bulog mencatat stok cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang-gudangnya mencapai 4,4 juta ton per tanggal 3 April 2026. Angka ini menjadi prestasi luar biasa yang membanggakan bagi lembaga pangan nasional tersebut.
Selain itu, Ahmad Rizal mengungkapkan optimisme besar terhadap pencapaian swasembada pangan yang pemerintah canangkan untuk tahun 2026. Stok sebesar 4,4 juta ton menjadi modal kuat untuk mewujudkan target ambisius tersebut.
“Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan membanggakan, dengan stok beras mencapai 4,4 ton, kami yakin bisa mewujudkan swasembada pangan tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah,” kata Dirut Bulog.
Menariknya, angka stok ini bahkan sudah melampaui target penyerapan tahunan. Namun, Bulog tetap berkomitmen menjalankan tugas penyerapan empat juta ton tambahan untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
Harga Gabah di Atas HPP untuk Kesejahteraan Petani
Ahmad Rizal memastikan bahwa harga gabah yang petani terima harus sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Bahkan di Ngawi, harga pembelian berada di atas HPP yang pemerintah tetapkan.
Dirut Bulog langsung berbicara dengan para petani di lapangan untuk memastikan mereka mendapatkan harga yang layak. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan nilai tukar petani secara signifikan.
“Alhamdulillah, kami langsung bicara dengan para petani, bahwa gabah di Ngawi ini dibeli dengan harga di atas HPP. Ini penting, karena tujuannya adalah untuk menyejahterakan petani dan meningkatkan nilai tukar petani,” ungkap Ahmad Rizal.
Oleh karena itu, strategi penetapan harga ini bukan sekadar memenuhi target penyerapan, tetapi juga menjaga motivasi petani untuk terus berproduksi. Dengan harga yang kompetitif, petani mendapat insentif lebih baik dibandingkan menjual ke tengkulak atau pasar bebas.
Kolaborasi Solid Semua Pemangku Kepentingan
Ahmad Rizal mengaku optimistis target penyerapan beras 2026 akan tercapai seiring dengan kerja sama solid seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, petani, hingga pelaku usaha penggilingan beras.
Lebih dari itu, sinergi antarinstansi menjadi kunci utama kesuksesan program ini. Bapanas berperan sebagai koordinator kebijakan pangan nasional, sementara pemda memfasilitasi infrastruktur dan logistik di tingkat lokal.
TNI dan Polri turut mendukung program ini melalui pengamanan distribusi dan pencegahan praktik spekulasi harga. Sementara itu, petani dan pengusaha penggilingan menjadi ujung tombak produksi yang menentukan volume penyerapan.
“Capaian ini menjadi fondasi strategis dalam menjalankan mandat strategis menjaga cadangan beras pemerintah (CBP), sekaligus menjaga kesinambungan produksi dan pendapatan petani,” kata Ahmad Rizal.
Dengan demikian, target empat juta ton bukan hanya angka statistik, melainkan refleksi dari ekosistem pangan nasional yang sehat dan berkelanjutan.
Panen Raya di Desa Baderan Ngawi
Kegiatan panen raya musim tanam pertama 2026 berlangsung di Desa Baderan, Ngawi, Jawa Timur. Ahmad Rizal Ramdhani hadir didampingi jajaran Bulog dan pejabat daerah setempat.
Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko turut menghadiri acara ini bersama perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para petani lokal. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama menyukseskan program ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, pemilihan Ngawi sebagai lokasi panen raya bukan tanpa alasan. Kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi padi di Jawa Timur dengan produktivitas tinggi dan kualitas gabah yang baik.
Selanjutnya, panen raya ini juga menjadi momentum untuk mensosialisasikan program penyerapan Bulog kepada petani secara langsung. Petani mendapat informasi akurat tentang mekanisme penjualan, standar kualitas, dan harga yang mereka terima.
Strategi Mencapai Swasembada Pangan 2026
Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 2026. Target ini membutuhkan koordinasi ketat antara produksi, distribusi, dan cadangan strategis beras nasional.
Bulog memainkan peran sentral dalam strategi ini melalui tiga pilar utama: penyerapan produksi petani, pengelolaan cadangan beras pemerintah, dan stabilisasi harga pangan di pasar. Ketiga pilar ini saling terkait dan harus berjalan seimbang.
Faktanya, keberhasilan penyerapan empat juta ton akan menentukan stabilitas pasokan beras nasional sepanjang tahun. Stok cadangan yang mencukupi memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengantisipasi gejolak produksi akibat cuaca ekstrem atau bencana alam.
Kemudian, dengan stok yang ada saat ini ditambah target penyerapan baru, Bulog memiliki amunisi cukup untuk menjaga harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Mekanisme operasi pasar juga dapat perusahaan jalankan lebih efektif.
Intinya, capaian target penyerapan beras 2026 bukan sekadar angka keberhasilan Bulog, tetapi juga indikator kesehatan sistem pangan nasional secara keseluruhan. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama mewujudkan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.
Ahmad Rizal menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri pangan. Dengan dukungan petani produktif, infrastruktur memadai, dan kebijakan yang pro-rakyat, swasembada pangan 2026 bukan lagi mimpi.
