Cikadu.id – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan opsi keluar dari Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Desakan ini muncul setelah tiga prajurit TNI yang bertugas dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) gugur akibat serangan Israel di Lebanon pada akhir Maret 2026.
Serangan Israel menewaskan tiga anggota pasukan TNI dan melukai beberapa prajurit lainnya. Insiden ini memicu kekhawatiran bahwa Indonesia akan menghadapi risiko serupa jika tetap bergabung dalam BoP yang AS pimpin.
TB Hasanuddin menyampaikan kekhawatirannya di kompleks parlemen Jakarta pada Rabu, 1 April 2026. Politisi ini mempertanyakan efektivitas keikutsertaan Indonesia dalam forum perdamaian yang Donald Trump bentuk, mengingat Israel kerap mengabaikan resolusi PBB.
Kronologi Insiden yang Merenggut Nyawa Prajurit TNI
Serangan pertama menewaskan Praka Farizal Romadhon pada Minggu, 29 Maret 2026. Prajurit muda ini gugur saat menjalankan tugas sebagai bagian dari pasukan perdamaian UNIFIL di kawasan Lebanon Selatan.
Namun, tragedi tidak berhenti di situ. Sehari setelahnya, intensitas pertempuran di Lebanon meningkat drastis. Akibatnya, dua prajurit TNI lainnya kehilangan nyawa dalam insiden terpisah, menjadikan total korban tewas mencapai tiga orang.
Brigjen Rico Ricardo Sirait, Kepala Pusat Penerangan Humas Setjen Kemhan, mengonfirmasi detail korban dalam keterangannya. Dua prajurit gugur, sementara dua prajurit lainnya mengalami luka berat dan kini mendapat perawatan medis intensif di Lebanon. Selain itu, beberapa anggota pasukan juga mengalami luka ringan akibat serangan yang Israel lancarkan terhadap pos dan konvoi UNIFIL.
Ternyata, serangan ini bukan kali pertama Israel menyasar pasukan perdamaian PBB. Tank dan ranjau Israel telah berulang kali menghantam pos-pos UNIFIL, meskipun PBB sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang melarang tindakan tersebut.
DPR Ragukan Efektivitas Board of Peace
TB Hasanuddin menyatakan pesimisme terhadap sikap Israel yang konsisten mengabaikan perintah PBB. Menurutnya, jika Israel saja berani menyerang pasukan perdamaian di bawah bendera PBB, bagaimana nasib pasukan Indonesia jika bergabung dalam BoP yang Amerika Serikat pimpin?
“Jadi saya bayangkan kalau dia di bawah BoP yang Presiden Amerika Donald Trump pimpin seperti apa. Sehingga ini akan mubazir kalau kita berada di wilayah BoP begitu,” ujar Hasanuddin di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 1 April 2026.
Oleh karena itu, politisi ini menilai pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan ulang keputusan untuk tetap bergabung dalam BoP. Insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI membuktikan bahwa forum perdamaian bentukan Trump belum tentu efektif melindungi personel Indonesia.
“Jadi sehingga menurut hemat saya ya pemerintah pertimbangkan saja berulang kali dulu apa manfaatnya ada di BoP dan kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki,” tegas Hasanuddin.
Lebih lanjut, anggota DPR ini menegaskan bahwa Israel bahkan mengabaikan otoritas PBB yang jauh lebih established. Maka, ekspektasi bahwa Israel akan menghormati BoP bentukan Trump terkesan naif. “Jangankan di BoP, dia seenak perutnya saja. Ya sekarang di bawah PBB saja dia sudah tidak taat. Daripada kita repot nanti,” imbuh Hasanuddin.
Status Indonesia dalam Board of Peace Trump
Indonesia saat ini masih menjadi anggota Board of Peace meskipun berbagai kontroversi mengelilingi forum ini. Bahkan, setelah Israel berkolaborasi dengan AS di bawah komando Trump menggempur Iran dan menewaskan pimpinan negara tersebut, Indonesia belum menarik diri dari BoP.
Meski begitu, Kementerian Luar Negeri RI beberapa waktu lalu menyatakan sikap tegas. Terkait serangan ke Iran, pemerintah Indonesia menangguhkan semua pembahasan di dalam BoP. Status pembahasan kini on hold hingga situasi membaik.
Prabowo Subianto dan jajarannya sendiri berulang kali menyatakan kesediaan untuk keluar dari BoP ketika forum ini tidak lagi sejalan dengan kepentingan Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi.
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo mengundang berbagai tokoh untuk berkonsultasi mengenai keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Mantan menteri luar negeri, presiden terdahulu, hingga pimpinan ormas Islam mendapat undangan ke istana dalam waktu terpisah untuk membahas isu krusial ini.
Komitmen Prabowo untuk Kemerdekaan Palestina
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia bergabung dan bertahan di Board of Peace dalam acara “Presiden Prabowo Menjawab” di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 19 Maret 2026. Menurutnya, keberadaan RI di BoP semata-mata untuk mendukung kemerdekaan Palestina lewat solusi dua negara (two-state solution).
“Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara,” kata Prabowo dalam acara tersebut.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Ia membantah rumor bahwa misi tersebut bertujuan untuk melucuti senjata Hamas. Faktanya, pasukan Indonesia akan berfokus pada perlindungan warga sipil di tengah konflik yang berkepanjangan.
Namun, Prabowo mengungkapkan bahwa rencana pengiriman pasukan saat ini mengalami penundaan atau on hold. Penundaan ini terjadi akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat-Israel versus Iran yang mengancam stabilitas regional.
“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” tegas Prabowo.
Intinya, komitmen Indonesia terhadap perdamaian Timur Tengah dan kemerdekaan Palestina tetap kuat. Namun, gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan keamanan keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum perdamaian internasional, termasuk BoP bentukan Donald Trump.
Pemerintah kini menghadapi dilema antara mempertahankan peran Indonesia dalam diplomasi perdamaian global dan melindungi keselamatan personel militer yang bertugas di zona konflik. Keputusan Presiden Prabowo ke depan akan sangat menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu Palestina dan Timur Tengah.
