Cikadu.id – Jusuf Kalla (JK) menilai kebijakan Work From Home (WFH) pegawai justru membuat banyak pekerja tidak produktif. Pernyataan mantan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 ini langsung menuai respons dari Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada awal April 2026.
Stafsus Wapres memberikan klarifikasi bahwa kebijakan WFH yang diterapkan saat ini merupakan langkah jangka pendek. Penjelasan ini muncul setelah JK menyoroti efektivitas kerja pegawai yang menjalankan sistem kerja dari rumah.
Kritik JK terhadap Sistem WFH Pegawai
JK menyampaikan pandangannya terkait produktivitas pegawai yang menerapkan WFH. Menurutnya, sistem kerja dari rumah membuat sebagian besar pegawai justru tidak bekerja secara optimal.
Pengamat senior ini mengamati fenomena penurunan kinerja pada sejumlah instansi yang masih mempertahankan kebijakan WFH. Selain itu, JK juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pegawai yang bekerja dari rumah.
Kritik tersebut muncul di tengah perdebatan panjang mengenai efektivitas WFH di Indonesia. Faktanya, kebijakan ini mulai populer sejak pandemi COVID-19 dan berlanjut hingga 2026 meski situasi sudah jauh lebih normal.
Banyak instansi pemerintah dan perusahaan swasta masih menerapkan sistem hybrid atau full WFH. Namun, pertanyaan besar tetap muncul: apakah produktivitas benar-benar terjaga dengan sistem ini?
Respons Stafsus Wapres: Langkah Jangka Pendek
Merespons kritik JK, Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan resmi. Stafsus Wapres menegaskan bahwa kebijakan WFH yang masih berjalan merupakan bagian dari strategi jangka pendek pemerintah.
Penjelasan ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki rencana transisi dari sistem WFH ke pola kerja yang lebih terukur. Akan tetapi, detail timeline transisi tersebut belum Stafsus Wapres ungkapkan secara spesifik.
Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029 memang fokus pada peningkatan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, respons stafsusnya terhadap kritik JK menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan WFH.
Langkah jangka pendek yang dimaksud kemungkinan mencakup evaluasi komprehensif terhadap produktivitas pegawai. Selanjutnya, pemerintah akan menentukan model kerja yang paling efektif untuk diterapkan secara permanen.
Konteks Kebijakan WFH di Indonesia 2026
Kebijakan Work From Home mulai masif pemerintah Indonesia terapkan sejak 2020 sebagai respons pandemi. Tujuan utamanya adalah memutus rantai penyebaran COVID-19 sambil menjaga roda pemerintahan tetap berjalan.
Memasuki 2026, situasi pandemi sudah jauh berbeda dibanding enam tahun lalu. Meski begitu, banyak instansi masih mempertahankan kebijakan WFH atau sistem hybrid dengan berbagai alasan.
Beberapa alasan instansi mempertahankan WFH antara lain efisiensi biaya operasional dan fleksibilitas bagi pegawai. Di sisi lain, kritik muncul terkait pengawasan kerja yang lemah dan potensi penurunan kolaborasi tim.
Pemerintah pusat sendiri mulai mendorong pegawai ASN untuk kembali bekerja di kantor secara penuh. Bahkan, beberapa kementerian dan lembaga sudah menghentikan kebijakan WFH sejak akhir 2025.
Tidak hanya itu, sektor swasta juga mengalami dinamika serupa. Banyak perusahaan besar mulai menerapkan mandatory office days untuk meningkatkan engagement karyawan.
Produktivitas WFH: Pro dan Kontra
Perdebatan mengenai produktivitas pegawai WFH memang tidak pernah sepi. Kedua kubu, baik pendukung maupun penentang, sama-sama memiliki argumen kuat.
Pendukung WFH berargumen bahwa sistem ini memberikan fleksibilitas yang meningkatkan work-life balance. Akibatnya, pegawai cenderung lebih bahagia dan produktif karena tidak terbebani perjalanan commuting.
Studi dari berbagai negara menunjukkan bahwa pegawai WFH rata-rata menghemat 2-3 jam per hari dari waktu perjalanan. Waktu tersebut dapat pegawai manfaatkan untuk istirahat lebih baik atau fokus pada pekerjaan.
Namun, kubu penentang seperti JK menyoroti sisi gelap WFH. Mereka menilai sistem ini membuka celah bagi pegawai untuk tidak bekerja secara optimal tanpa pengawasan langsung.
Ternyata, data internal beberapa instansi pemerintah menunjukkan penurunan output pada periode WFH. Menariknya, penurunan ini tidak merata—bergantung pada jenis pekerjaan dan budaya kerja masing-masing unit.
Pekerjaan yang bersifat administratif dan rutin cenderung lebih mudah terpantau hasilnya. Sebaliknya, pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi intensif mengalami hambatan signifikan saat tim bekerja terpisah.
Strategi Jangka Pendek vs Jangka Panjang
Pernyataan Stafsus Wapres bahwa WFH merupakan langkah jangka pendek mengisyaratkan transisi kebijakan. Pemerintah tampaknya sedang menyusun strategi jangka panjang yang lebih sustainable.
Dalam jangka pendek, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas WFH menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengumpulkan data konkret mengenai produktivitas, kepuasan pegawai, dan efisiensi biaya.
Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat merancang model kerja hybrid yang optimal. Model ini idealnya mengkombinasikan keunggulan WFH dan work from office (WFO).
Beberapa negara maju sudah menerapkan model 3-2 (tiga hari kantor, dua hari rumah) atau 4-1 dengan hasil positif. Dengan demikian, Indonesia bisa belajar dari best practice internasional sambil menyesuaikan dengan konteks lokal.
Pada akhirnya, keputusan soal masa depan WFH harus berbasis data dan kebutuhan riil organisasi. Intinya, tidak ada solusi one-size-fits-all—setiap instansi perlu menemukan formula yang paling cocok.
Perdebatan antara JK dan respons Stafsus Wapres menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan WFH masih terus berlangsung. Pemerintah mengakui bahwa sistem saat ini bersifat sementara sambil mencari model kerja paling efektif untuk jangka panjang. Kritik konstruktif dari berbagai pihak justru membantu pemerintah menyempurnakan kebijakan di masa depan.
