Cikadu.id – Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) tidak berlaku bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pernyataan ini keluar pada Jumat, 3 April 2026, menyusul arahan pemerintah pusat terkait efisiensi kerja ASN.
Jam pelayanan publik di Kota Solo dipastikan tetap berjalan normal meski kebijakan WFH setiap Jumat mulai bergulir. Respati menjamin masyarakat tidak akan merasakan pengurangan layanan sedikit pun akibat penerapan kebijakan kerja jarak jauh ini.
“WFH ini arahan dari pemerintah pusat demi efisiensi. Tapi kami pastikan WFH tidak berlaku bagi pegawai yang memberikan pelayanan. Jam pelayanan publik tidak akan berkurang,” ujar Respati dengan tegas.
Pemerintah Pusat Dorong Efisiensi Kerja ASN
Pemerintah pusat sebelumnya mengumumkan kebijakan WFH setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi kerja dan penghematan energi di lingkungan instansi pemerintah. Namun, penerapan kebijakan tersebut harus menyesuaikan dengan kebutuhan layanan di masing-masing daerah.
Respati menjelaskan, Pemerintah Kota Solo masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat perihal implementasi WFH setiap Jumat. Meski begitu, pengumuman resmi sudah keluar dan Solo bersiap menyelaraskan kebijakan tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat.
“Kami masih menunggu instruksi pelaksanaan teknis, meskipun pengumuman dari pemerintah pusat sudah ada. Untuk WFH setiap hari Jumat tentunya akan kami sesuaikan dengan peraturan pusat,” kata Respati.
ASN Layanan Publik Wajib Hadir di Kantor
Sementara itu, pejabat struktural hingga tingkat lurah tetap harus hadir di kantor karena tugas mereka bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Selain itu, pegawai yang bekerja di garda depan layanan masyarakat juga tidak mendapat izin untuk bekerja dari rumah.
“WFH ini arahan dari Pemerintah Pusat demi efisiensi. Namun, kami tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Respati.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Tatap Muka
Kebijakan WFH juga tidak berlaku untuk sektor pendidikan dan layanan kesehatan di Kota Solo. Kegiatan belajar-mengajar di sekolah tetap berlangsung secara tatap muka tanpa pengurangan hari efektif.
Begitu pula dengan pelayanan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan seperti biasa setiap hari kerja, termasuk di hari Jumat saat kebijakan WFH berlaku.
“Pelayanan langsung di Puskesmas maupun pendidikan di sekolah tetap berjalan normal. Tidak ada pengurangan layanan sama sekali,” jelas Respati menegaskan komitmen pemerintah kota.
WFA Sebulan Sekali Tetap Berlanjut
Sebelumnya, Pemerintah Kota Solo sudah menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA) sebulan sekali setiap hari Rabu. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi dan fleksibilitas kerja ASN yang sudah berjalan selama dua bulan.
Respati memastikan kebijakan WFA yang sudah berjalan ini akan tetap pemerintah kota lanjutkan bersamaan dengan penerapan WFH setiap Jumat. Kedua kebijakan ini saling melengkapi dalam mendorong efisiensi kerja tanpa mengurangi produktivitas ASN.
“WFA setiap sebulan sekali di hari Rabu yang selama ini ada tetap berjalan seperti biasa. Jadi ASN kami punya fleksibilitas kerja yang cukup,” ujar Respati menjelaskan bahwa Solo sudah lebih dulu menerapkan sistem kerja fleksibel.
Dorong ASN Pakai Transportasi Ramah Lingkungan
Tidak hanya soal WFH, Respati juga mendorong ASN untuk menggunakan transportasi umum, sepeda, atau kendaraan non-mesin saat berangkat kerja. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penghematan energi sekaligus mengurangi penggunaan mobil dinas.
“Kami terus mendorong bike to work dan mengurangi penggunaan mobil dinas. Ini sekaligus mendukung gaya hidup sehat bagi ASN,” kata Respati dengan antusias.
Program bike to work atau bersepeda ke kantor sudah cukup populer di kalangan ASN Solo. Bahkan, pemerintah kota menyediakan fasilitas parkir khusus sepeda dan ruang ganti untuk mendukung pegawai yang memilih opsi transportasi ramah lingkungan ini.
Efisiensi Tanpa Kurangi Layanan Publik
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, Pemerintah Kota Solo berharap ASN tetap produktif tanpa mengurangi pelayanan publik maupun pendidikan. Respati menegaskan bahwa efisiensi kerja melalui WFH dan WFA bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
Justru sebaliknya, kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan fleksibilitas kerja bagi ASN. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dari rumah tetap harus menjalankan tugas dengan optimal dan dapat Wali Kota pantau melalui sistem absensi digital.
Menariknya, Solo menjadi salah satu kota yang cukup cepat dalam mengadopsi kebijakan kerja fleksibel untuk ASN. Dengan pengalaman menjalankan WFA selama dua bulan, pemerintah kota sudah memiliki gambaran tentang tantangan dan solusi dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh.
Ke depannya, evaluasi berkala akan pemerintah kota lakukan untuk memastikan kebijakan WFH dan WFA berjalan efektif. Jika ada kendala atau keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, pemerintah siap melakukan penyesuaian agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.
