Cikadu.id – Pemerintah mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini menyusul penerapan serupa pada aparatur sipil negara (ASN) yang lebih dulu berlaku.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan pandangannya terkait dampak ekonomi dari kebijakan WFH swasta satu hari per minggu ini. Pernyataan resmi keluar pada Rabu, 1 April 2026.
“Dalam aspek biaya, WFH berpotensi memberikan efisiensi terhadap biaya operasional kantor,” ujar Shinta saat Liputan6.com menghubunginya.
Potensi Efisiensi Biaya Operasional dengan WFH Swasta Satu Hari
Apindo melihat peluang penghematan yang cukup signifikan dari penerapan sistem kerja hybrid ini. Perusahaan bisa memangkas berbagai pos pengeluaran operasional kantor.
Beberapa biaya yang berpotensi turun mencakup konsumsi listrik, air, dan utilitas lainnya. Selain itu, pengeluaran untuk konsumsi karyawan, kebersihan ruangan, hingga perawatan gedung juga bisa berkurang.
Bahkan, untuk perusahaan dengan skala besar, penghematan satu hari WFH per minggu bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Akumulasi tahunan tentu semakin besar.
Investasi Tambahan yang Perusahaan Butuhkan
Namun, cerita tidak sesederhana itu. Shinta mengingatkan bahwa penerapan WFH satu hari justru memaksa perusahaan mengeluarkan modal tambahan di sektor lain.
“Pada saat yang sama, penerapan WFH satu hari bagi pekerja swasta juga membutuhkan tambahan investasi di sektor lain,” tegas Shinta.
Investasi tersebut terutama mengalir ke tiga area krusial. Pertama, aspek digital seperti software kolaborasi, cloud storage, dan sistem manajemen kerja jarak jauh. Kedua, konektivitas internet yang stabil dan aman untuk seluruh karyawan. Ketiga, dukungan teknis seperti laptop, headset, dan perangkat pendukung produktivitas lainnya.
Perusahaan juga perlu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan karyawan agar mampu bekerja produktif dari rumah. Belum lagi biaya keamanan siber yang kian penting ketika akses ke data perusahaan tersebar di berbagai lokasi.
Dampak Tidak Seragam Antar Perusahaan
Ketua Apindo menegaskan bahwa efek WFH terhadap keuangan perusahaan sangat bervariasi. Tidak ada patokan tunggal yang berlaku untuk semua pelaku usaha.
“Dengan demikian, dampak terhadap biaya operasional bersifat tidak seragam dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan,” jelas Shinta.
Perusahaan teknologi yang sudah terbiasa dengan infrastruktur digital mungkin hanya perlu sedikit penyesuaian. Mereka bahkan bisa langsung merasakan efisiensi biaya.
Di sisi lain, perusahaan manufaktur atau retail dengan operasional sangat bergantung pada kehadiran fisik karyawan justru menghadapi tantangan besar. Investasi tambahan mereka bisa jauh lebih besar daripada penghematan yang didapat.
Perusahaan dengan sistem IT yang sudah matang jelas lebih diuntungkan. Sementara bisnis konvensional harus merogoh kocek lebih dalam untuk transformasi digital mendadak.
Implementasi Selektif Sesuai Kebutuhan Operasional
Apindo menyetujui pendekatan selektif dalam penerapan WFH satu hari untuk sektor swasta. Kebijakan sebaiknya hadir sebagai imbauan, bukan kewajiban kaku.
Shinta menekankan pentingnya membuka ruang adaptif pada tingkat perusahaan. Setiap organisasi berhak menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan operasional mereka masing-masing.
“Implementasi kebijakan harus memastikan tidak menimbulkan disrupsi terhadap rantai pasok, distribusi barang, maupun pelayanan kepada masyarakat,” pinta Shinta.
Sektor-sektor krusial seperti logistik, distribusi, kesehatan, dan layanan publik memang tidak bisa sembarangan menerapkan WFH. Gangguan sedikit saja bisa berdampak luas pada masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu duduk bersama merancang skema implementasi yang realistis. Fleksibilitas menjadi kunci agar kebijakan WFH swasta satu hari membawa manfaat, bukan malah menciptakan masalah baru.
Strategi Perusahaan Menghadapi Kebijakan WFH 2026
Perusahaan yang cerdas akan melihat kebijakan ini sebagai peluang transformasi. Mereka bisa memanfaatkan momentum untuk mempercepat digitalisasi operasional.
Langkah pertama yang bisa perusahaan ambil adalah audit infrastruktur digital yang sudah ada. Identifikasi gap antara kebutuhan WFH dengan kapasitas saat ini.
Selanjutnya, susun roadmap investasi yang realistis. Prioritaskan tools paling krusial untuk produktivitas karyawan work from home.
Pelatihan karyawan juga tidak boleh diabaikan. Skill kolaborasi virtual, time management, dan disiplin kerja mandiri perlu perusahaan kembangkan.
Terakhir, bangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang objektif. Perusahaan harus memastikan produktivitas tetap terjaga meski karyawan bekerja dari rumah.
Kebijakan WFH swasta satu hari per minggu membawa dua sisi mata uang. Perusahaan memang berpotensi menghemat biaya operasional kantor, namun harus siap mengalokasikan investasi untuk infrastruktur digital dan konektivitas. Dampaknya sangat bergantung pada karakteristik dan kesiapan masing-masing perusahaan. Implementasi yang selektif dan adaptif menjadi kunci agar kebijakan ini membawa manfaat nyata tanpa mengganggu operasional bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.
